Kota Bogor (ANTARA) - Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya menekankan kepada kepala daerah perlunya hubungan baik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar ekosistem pemerintahan mendapat penguatan dari lembaga tersebut.
 
"Apapun persepsi orang tentang KPK sekarang, ya menurut saya tetap penting untuk (pemerintah daerah, red.) diberikan penguatan oleh institusi, seperti KPK. Agar kita tetap menjaga semua," kata dia di Bogor, Selasa, usai peluncuran Kurikulum Bisnis Digital di SMKN 1 Kota Bogor, Jawa Barat.

Bima Arya yang juga Wali Kota Bogor mengemukakan hal tersebut, menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi oleh KPK pada Rabu (5/1).
 
Ia mengatakan pencegahan korupsi selalu menjadi topik utama ketika wali kota berkumpul.

Baca juga: KPK kembangkan kasus korupsi Wali Kota Bekasi
 
Hanya saja, semua berpulang kepada pengendalian diri masing-masing wali kota.

Melihat kasus Rahmat Effendi, ia mengaku memiliki kedekatan dalam pembahasan pembangunan wilayah Jabodetabek.

"Jadi ketika mendapatkan kabar itu betul-betul kaget karena Bang Pepen itu bekerja keras sekali. Selalu memikirkan Kota Bekasi selalu koordinasi," ucapnya.

Bima mengajak semua pihak menjadikan kasus OTT Rahmat sebagai pelajaran dalam menjalankan pemerintahan.

"Saya enggak tahu mengapa itu terjadi ya mungkin ada hal-hal lain yang harus jadi pembelajaran untuk kita semua dan mudah-mudahan keluarganya diberikan kekuatan," katanya.
 
Di sisi lain, Bima menyampaikan telah mengucapkan selamat atas pengangkatan Pelaksana Tugas Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, yang sebelumnya merupakan wakil Rahmat Effendi.

"Doa terbaik dari Kota Bogor untuk Pak Wakil sekarang jadi plt," kata Bima.

Baca juga: KPK amankan dokumen proyek ganti rugi lahan kasus Wali Kota Bekasi
Baca juga: Gibran tanggapi adanya laporan ke KPK
​​​​​​​
 

Pewarta: Linna Susanti
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2022