"Kejadian di SDN 2 Gadel Jawa Timur dan SD 06 Pesanggrahan Jakarta menjadi renungan dan pelajaran penting bahwa kita tak bisa membiarkan anak-anak hidup dan tumbuh dari lingkungan manipulasi. Ini benar-benar masalah yang harus diurai," tegas dia, Sabtu, di Blambanganumpu.
Pendapat saya, ujar dia, pemerintah jangan ragu membuka indek kejujuran penyelengggaraan ujian nasional di setiap tingkatan dengan analisa atau metode yang mereka punya.
"Supaya akuntabel dan masyarakat menjadi dewasa, mengerti pendidikan yang baik bagi anaknya, dan hal itu bisa serta sudah selayaknya dilakukan," kata dia menegaskan.
Hasil positif, kata dia melanjutkan, akan diterima dan dirasakan jika pemerintah pusat berani membangun itu selain tentu saja bagi kemajuan Indonesia mengingat keterpurukan bangsa ini.
Kasus menyontek massal diungkap oleh Siami wali murid Alif Ahmad Maulana pelajar SDN Gadel II, Tandes, Surabaya dan Irma Winda Lubis, wali murid Muhammad Abrary Pulungan pelajar SD 06 Pesanggrahan, Jakarta.
"Peristiwa menyontek massal yang terjadi seperti meneguhkan sinyalir ujian nasional yang tidak akuntabel bukan isapan jempol. Kita menyaksikan orang yang jujur terasingkan dan orang-orang yang mengasingkan kejujuran," kata dia.
Sejak kemunculan ujian nasional FMGI Provinsi Lampung menolak kebijaksanaan pelaksanaan UN karena hanya mengedepankan nilai, pencapaian angka-angka.
"UN yang diinginkan pemerintah ialah yang bisa meningkatkan mutu dan standar kelulusan. Hal itu menuntut guru dan sekolah bekerja keras, ternyata guru, sekolah, siswa belum melakukan itu. Apa yang disampaikan Alif Ahmad Maulana ialah fakta kecurangan pendidikan masih terjadi," tegas dia.
Hal tersebut, terang Gino menambahkan, membuat dan membentuk anak bersikap instan dan tidak menghargai proses sehingga merusak karakter karena yang tumbuh adalah kebiasaan tidak mau capai, enggan kerja keras serta tidak menghargai orang yang lebih mampu. (ANT-049/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
