Telaah

Myanmar di ambang perang saudara brutal

Oleh Jafar M Sidik

Myanmar di ambang perang saudara brutal

Anggota Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) yang menjadi gerilyawan setelah menjadi pengunjuk rasa terlihat di garis depan di Kawkareik, Myanmar, Jumat (31/12/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/WSJ/djo/am.

Jakarta (ANTARA) - Bagi yang pernah melihat langsung nestapa ratusan ribu pengungsi Rohingya di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh seperti ANTARA saksikan pada 2017, kesengsaraan akibat kebengisan militer Myanmar memang nyata sekali.

Selalu ada testimoni sama mengenai pembumihangusan, pembantaian, pemerkosaan dan kebengisan-kebengisan lain yang dilakukan secara sistematis yang melecehkan nilai-nilai kemanusiaan universal dan hukum internasional. Bukti-buktinya pun kuat termasuk foto dan video satelit.

Tak heran PBB menyebut apa yang dilakukan rezim Myanmar, terutama militernya yang biasa disebut Tatmadaw, sebagai pembersihan etnis.

Baca juga: PBB simpulkan pembersihan etnis Rohingya terus berlangsung

Sekitar sejuta orang mengungsi dari Rakhine di Myanmar ke Bangladesh, sementara ribuan lainnya mati di tangan Tatmadaw dan milisi-milisi pendukungnya.

ANTARA sendiri sempat melihat kampung-kampung Rohingnya yang dibumihanguskan di pesisir Rakhine, dari kejauhan di sisi Bangladesh Sungai Naf yang memisahkan Bangladesh dan Myanmar.

Dunia merasa kekejaman seperti itu cukup sekali saja terjadi. Tapi ternyata, empat tahun kemudian indikasi ke arah itu terjadi lagi.

Tatmadaw tidak jera. Segera setelah mengkudeta pemerintahan pimpinan Aung San Suu Kyi pada Februari 2021, laku bengis mereka diulang.

Media massa internasional dan sejumlah kecil media lokal seperti laman The Irrawaddy, intensif mewartakan situasi yang kian mengerikan di Myanmar.

Di antara yang paling mengguncang adalah laporan investigatif Associated Press mengenai penghancuran para penentang junta di Myanmar.

Jika melihat apa yang dialami Rohingya, sulit membantah kebenaran laporan media apalagi mereka didukung data dan keterangan dari organisasi-organisasi terkemuka seperti Human Rights Watch.

Junta sendiri menutup diri dari dunia luar dan media termasuk ANTARA yang empat tahun silam berusaha masuk Myanmar tapi ditolak. Bahkan mereka tak kunjung mewujudkan janji membuka akses kepada ASEAN.

Baca juga: PBB sebut pelanggaran HAM berat di Myanmar makin mengkhawatirkan
Baca juga: UNDP: Setengah warga Myanmar bisa jatuh dalam kemiskinan pada 2022

Selanjutnya: Perlawanan meluas

COPYRIGHT © ANTARA 2022

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar