"Pemberian penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Dirgantara Indonesia sebesar Rp7,5 triliun sudah dicantumkan pada RAPBN 2012," kata Airlangga Hartarto seusai rapat kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.
Hadir pada rapat kerja tersebut, selain Menko Perekonomian Hatta Radjasa, juga Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Negara Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisyahbana.
Hartarto menjelaskan, selain pemberian PMN kepaa PT DI, juga pemberian PMN kepada PT PAL, PT Pindad, serta BMUN lainnya sudah dicantumkan dalam RAPBN 2012 dengan jumlah bervariasi.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno mengatakan, revitalisasi industri strategis hendaknya jangan hanya menjadi slogan pemerintah semata tanpa realisasi.
Pada sebagian besar negara maju, kata dia, industri strategis merupakan industri yang menjadi andalan dalam membangun ekonomi bangsa.
"Namun di Indonesia, nasibnya sangat menyedihkan, karena pemerintah tidak serius mengelola industri strategis," katanya.
Menurut dia, PMN untuk industri strategis selama ini hanya sia-sia karena penyertaan dana ini tidak dilakukan pengawasan dan tidak sanksi dari pemerintah kepada para direksi BUMN yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
"PMN itu hanya sebagai moral hazard saja," kata dia.
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, revitalisasi industri strategis seharusnya ada sinergisitas dengan industri nasional lainnya, serta dilakukan pengawasan dan sanksi dari pemerintah jika menyimpang.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Lily Asjudireja mengatakan, industri strategis tidak maju karena pemerintah selalu hanya membuat janji tapi realisasnya minim.
Lily menyayangkan, PT Dirgantara Indonesia yang kondisinya hampir mati karena pemerintah belum juga memberikan perhatian.
"Karyawan PT DI saat ini gajinya sudah dicicil karena mengalami krisis keuangan," katanya.(*)
(T.R024/R010)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
