Laporan dari Kuala Lumpur

Indeks Persepsi Korupsi Malaysia menurun

Indeks Persepsi Korupsi Malaysia menurun

Ratusan anak muda dari berbagai organisasi melakukan unjuk rasa di Kuala Lumpur, Sabtu (22/1/2022), meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Malaysia, Azam Baki, mengundurkan diri. Azam Baki diduga telah melakukan pelanggaran karena memiliki 2,156,000 saham di Excel Force Bhd yang menurutnya merupakan saham adiknya. ANTARA Foto/Agus Setiawan

Kuala Lumpur (ANTARA) - Aktivis Partai Pejuang mengatakan tren Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Malaysia mengalami penurunan selama dua tahun berturut-turut terhitung mulai 2019.

"CPI 2021 jatuh dari tangga 57 ke tangga 62. Pada tahun 2019 kita berada pada tangga ke 51, ini menunjukkan CPI kita jatuh dua tahun berturut-turut," ujar Ketua Pejuanita Muda Malaysia, Dr Nurul Ashikin Mabahwi kepada media di Kuala Lumpur, Rabu.

Politikus Partai Pejuang ini mengatakan penurunan tersebut membuktikan indeks korupsi di Malaysia terus melorot dan tidak ada peningkatan yang baik.

"Rakyat perlu menyikapi serius tren indeks korupsi karena penilaian ini melambangkan tahap transparansi dan norma korupsi negara kita," ujar Nurul.

Dia mengatakan Malaysia mempunyai kasus korupsi berprofil tinggi dan pelakunya masih bebas ke sana kemari.

"Selain itu, organisasi yang didirikan untuk memerangi korupsi di negara kita juga menghadapi defisit kepercayaan di kalangan rakyat. Sebagai contoh kasus Azam Baki (Ketua KPK Malaysia) dan juga kasus pegawai KPK (SPRM) sendiri yang berkorupsi," katanya.

Dia mengusulkan merombak SPRM dan menjadikan badan ini benar-benar bersih serta independen karena sangat penting bagi mengawal tahap korupsi negara dan memastikan transparansi.

"CPI juga mempengaruhi persepsi luar terhadap tahap korupsi negara kita, oleh karena itu saya mengusulkan CPI dijadikan penanda tingkat kemampuan pemerintah memerangi korupsi," katanya.

Dia mengatakan berbagai faktor yang mendorong penurunan CPI perlu dikaji agar langkah proaktif memerangi korupsi dan mewujudkan transparansi pelayanan pemerintahan dapat dilakukan.

"Rakyat bisa membantu dengan bersuara untuk setiap kesalahan tata kelola di sekeliling kita. Ingat, rakyat yang tidak berani bersuara akan membentuk negara yang korupsi," katanya.

Baca juga: Kejaksaan Malaysia cabut tuntutan korupsi terhadap sekutu Najib Razak
Baca juga: Mantan PM Malaysia Najib ditangkap di tengah penyelidikan korupsi
Baca juga: Mantan PM Malaysia tak tahu asal uang di rekening bank, kata pengacara

Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Atman Ahdiat
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar