BPH: Usaha hilir migas setor PNBP Rp1,1 triliun

BPH: Usaha hilir migas setor PNBP Rp1,1 triliun

Ilustrasi - Pegawai melayani pengisian bahan bakar minyak di salah satu SPBU Pertamina di Jakarta. ANTARA FOTO/Reno Esnir.

PNBP hilir migas mencapai 101 persen atau setara dengan Rp1,1 triliun dari target sebesar Rp1,086 triliun
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi menyetor penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar Rp1,1 triliun sepanjang 2021.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan pendapatan ini berasal dari iuran badan usaha yang melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM dan badan usaha yang melakukan kegiatan niaga maupun pengangkutan gas bumi melalui pipa.

"PNBP hilir migas mencapai 101 persen atau setara dengan Rp1,1 triliun dari target sebesar Rp1,086 triliun," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Di sisi pengeluaran, realisasi anggaran tahun 2021 mencapai 94,94 persen. Capaian ini meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Bukan hanya PNBP yang melebihi target, pelaksanaan program BBM satu harga hingga akhir tahun lalu secara kumulatif mencapai 331 lembaga penyalur. Untuk 2021, realisasi mencapai 78 dari target 76 lembaga penyalur.

Berdasarkan peta jalan, jelas Erika, program BBM satu harga hingga 2024 akan mencapai 583 lembaga penyalur.

Program BBM satu harga ini dicanangkan Presiden Joko Widodo pada akhir 2016 dan ditujukan agar harga jual jenis BBM khusus penugasan (JBKP) dan harga jual jenis BBM tertentu (JBT) sama hingga ke daerah-daerah pelosok Indonesia.

Hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan peraturan pelaksanaannya, di mana pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM ke seluruh wilayah Indonesia.

"Kami berkomitmen agar sektor hilir migas memiliki manfaat untuk mendistribusikan BBM ke pelosok negeri serta memberikan dukungan harga gas bumi yang kompetitif serta dalam melakukan pengawasan distribusi BBM dibantu oleh TNI, Polri dan stakeholder lainnya, sehingga lebih tepat sasaran," ujar Erika.

Baca juga: Pemerintah akan salurkan 15,1 juta kiloliter solar sepanjang 2022
Baca juga: Komisi VII DPR dorong BPH Migas lakukan digitalisasi layanan
Baca juga: Anggota DPR minta Pemerintah tingkatkan pengawasan distribusi BBM

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar