rusunawa menjadi alternatif hunian nyaman bagi warga MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) di Surabaya
Surabaya (ANTARA) - Biaya pengelolaan 20 rumah susun sewa sederhana (rusunawa) di Kota Surabaya, Jatim, yang dianggarkan melalui APBD mencapai Rp15 miliar per tahun, sedangkan pendapatan dari sewa rusunawa hanya Rp3 miliar per tahun.

"Sehingga mengalami defisit Rp12 miliar per tahun," kata anggota Komisi A DPRD Bidang Pemerintahan DPRD Kota Surabaya Josiah Michael di Surabaya, Jumat.

Menurut Josiah, kondisi seperti ini akan memberatkan  APBD Surabaya apabila tidak ada terobosan tata cara pengelolaan rusunawa.

Ia menjelaskan, tata cara pengelolaan rusun masih menggunakan cara-cara lama sehingga menghambat pemenuhan kebutuhan rusunawa bagi warga masyarakat.

Untuk itu, Pemkot Surabaya harus berani menargetkan siapa saja warga yang berhak menghuni rusunawa, karena antrean penghuni rusunawa saat ini sudah mencapai sekitar 11 ribu.

"Antrean yang sebanyak itu harus bisa diselesaikan dalam jangka waktu berapa lama dan caranya bagaimana? Kami siap mendukung Pemkot dengan regulasi yang baik dan matang," ujarnya.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Surabaya ini berharap, dengan kondisi rusunawa seperti saat ini, jangan sampai warga jadi tersingkir dari kotanya sendiri karena kesulitan memperoleh tempat tinggal.

Josiah mengatakan, beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan adalah membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang khusus menangani rusunawa ini. Selain itu, kata dia, tentu saja harus membangun high rise building yang diikuti dengan tata cara pemenuhan biaya pengelolaan.

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sebelumnya mengatakan, rusunawa menjadi alternatif hunian nyaman bagi warga MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) di Surabaya.

"Saat ini, antrean penghuni rusunawa sudah mencapai belasan ribu lebih dan disesuaikan daya tampung dengan skala prioritas," katanya.

Saat ini tercatat ada 20 rusunawa yang dikelola Pemkot Surabaya. Dari puluhan rusunawa tersebut, lanjut Armuji, Pemkot Surabaya akan mendata rusun-rusun mana saja yang akan menjadi prioritas pemeliharaan lebih dulu mengingat jumlah anggaran yang terbatas.

Adapun 20 rusunawa tersebut di antaranya Rusunawa Urip Sumoharjo, Dupak Bangunrejo, Sombo, Penjaringansari, Warugunung, Wonorejo, Tanah Merah, Randu, Grudo, Pesapen, Jambangan, Siwalankerto, Romokalisari, Keputih, Bandarejo, Gununganyar, Dukuh Menanggal, Tambak Wedi, Rusun Indrapura dan Babat Jerawat.
Baca juga: Pemprov Jateng bangun 21 rumah eks-warga rusunawa di Kota Magelang
Baca juga: Penghuni rusunawa Kota Bogor dapat bayar sewa via "Sipacar"


 

Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2022