Pemkab Bogor bangun MPP dengan 15 layanan tahun ini

Pemkab Bogor bangun MPP dengan 15 layanan tahun ini

Bupati Bogor, Jawa Barat, Ade Yasin. (ANTARA/M Fikri Setiawan)

MPP ini bertujuan memberikan pelayanan perizinan terpadu dan memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha dan masyarakat untuk memproses perizinan.
Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, akan memulai pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) pada tahun ini.

"MPP ini bertujuan memberikan pelayanan perizinan terpadu dan memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha dan masyarakat untuk memproses perizinan,” kata Bupati Bogor, Ade Yasin seusai rapat koordinasi (rakor) mengenai persiapan MPP di Cibinong, Bogor, Jumat.

Menurutnya, MPP yang akan berdiri di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Bogor, itu akan menyediakan sedikitnya  15 layanan mulai dari pajak daerah yang dikelola, hingga layanan perizinan dari berbagai dinas.

Baca juga: Mendagri dorong keberadaan mal pelayanan publik di setiap daerah

Ade Yasin juga meminta setiap instansi yang terlibat memberikan layanan di MPP agar menyiapkan petugas yang kompeten untuk ditempatkan di loket-loket MPP.

“Setiap kepala instansi harus menempatkan petugas yang paham dengan bidangnya, bila perlu memberikan pelatihan terlebih dahulu. Jadi ini betul-betul pelayanan terpadu,” ujar Ade Yasin.

Ia menyebutkan, tahun ini Pemkab Bogor menyiapkan Rp25 miliar untuk pembangunan MPP tahap satu. Pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten Bogor 2022.

"Dengan adanya MPP harus lebih teratur, apalagi dengan zona Wilayah Bebas Korupsi (WBK) mudah-mudahan dapat memperbaiki sistem pelayanan perizinan kita," tuturnya.

Baca juga: Wapres dorong pembangunan mal pelayanan publik permudah layanan publik

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor, Dace Supriadi menyebutkan bahwa pra-MPP  akan diluncurkan pada Februari 2022.

“Tahapannya roadshow dan penyiapan regulasi anggaran sudah dilaksanakan, nota kesepahaman para SKPD (satuan kerja perangkat daerah), nanti ada MoU untuk mengisi MPP, evaluasi persiapan, dan terakhir launching MPP," kata Dace.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar