Kupang (ANTARA News) - Pemerintah Kota Kupang, akan menata wilayah di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) itu sebagai kota tujuan pelajar, dengan membangun sejumlah fasilitas sekolah unggulan di wilayah tersebut.

Wali Kota Kupang, Daniel Adoe di Kupang, Jumat mengatakan, niatan Pemerintah Kota Kupang tersebut bukan tanpa alasan, karena Kota Kupang yang adalah ibu kota provinsi NTT telah menjadi `serbuan` masyarakat dari seluruh daerah di NTT juga dari luar NTT, untuk melanjutkan pendidikan di daerah ini.

Hal in terbukti dari luapan siswa yang terus terjadi pada setiap awal tahun ajaran, yang para calon siswanya ketika diidentifikasi, selain berasal dari Kota Kupang tetapi juga berasal dari sejumlah daerah lain di luar Kota Kupang, bahkan dari luar wilayah NTT.

Ini bukti bahwa Kota Kupang sudah menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat untuk bisa melanjutkan pendidikan baik di tingkat menengah maupun di tingkat perguruan tinggi.

Untuk itu, mantan Wakil Walikota Kupang itu mengatakan, Pemerintah Kota Kupang saat ini sedang membangun sekolah unggulan dengan sistem terpadu yang akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas, di antaranya asrama bagi para siswa.

Sekolah unggulan dengan sistem terpadu tersebut, saat ini sedang dibangun di atas lahan seluas 11 hektar, di wilayah Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.

"Kita sedang memuali pekerjaan fisiknya, diharapkan bisa segera selesai, sehingga pada tahun ajaran baru di tahun 2012 mendatang sudah bisa dipakai," kata dia.

Menurut dia, dalam komunitas sekolah unggul dengan sistem terpadu itu tersedia sekolah mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga SMA.

Ketua Komisi C yang membidangi pendidikan DPRD Kota Kupang, Nikolaus Fransiskus, terpisah di gedung dewan mengatakan, setuju dengan niatan pemerintah tersebut, yang akan membangun sekolah unggulan dengan sistem terpadu dilengkapi sejumlah fasilitas.

Namun demikian, anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut pesimis sekolah tersebut bisa dijangkau seluruh warga masyarakat yang ada di Kota Kupang.

Pasalnya, kata Nikolaus, biaya operasionalisasi yang akan berlaku di sekolah tersebut, pasti mahal sehingga hanya akan dinikmati siswa dari orang tua mampu, karena sistem belajar dan fasilitas yang disediakan membutuhkan biaya tinggi.

"Ini sistem eksklusif dengan fasilitas tersedia, sehingga pasti mahal, kendati begitu sebagai ketua komisi pendidikan di dewan saya setuju dengan ide pemerintah tersebut," kata Nikolaus. (ANT/K004)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011