"Masalah itu ranahnya beliau-beliau, namanya potensi gangguan keamanan itu tugas semua pihak," kata Arif di Mataram, Senin petang, ketika wartawan meminta penegasannya terkait indikasi keberadaan pondok pesantren garis keras di Pulau Lombok, NTB.
Ia mengatakan, masing-masing institusi pemerintah memiliki tugas pokok masing-masing dalam mengawasi potensi gangguan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.
Dalam kaitannya dengan pengawasan pondok pesantren garis keras, Arif mengakui, pihaknya juga melakukan pemantauan bersama institusi lainnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Kabupaten Lombok Timur, H. M. Syarif Waliyullah, mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap kegiatan tiga pondok pesantren yang menganut paham garis keras.
"Kami tidak mau menyebutkan nama-nama pondok pesantren itu secara detail biar tidak menimbulkan gejolak, tetapi kami terus melakukan pengawasan secara khusus terhadap tiga ponpes tersebut," ujarnya.
Namun, dua di antara ponpes tersebut lokasinya berada di wilayah Kecamatan Labuhan Haji, sedangkan satu lagi berada di wilayah Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lotim.
Menurut Syarif, pihaknya sudah cukup lama melakukan pengawasan terhadap ketiga ponpes tersebut, karena beraktivitas secara tertutup dan tidak banyak diketahui oleh publik.
Apalagi, ia mengemukakan, dikabarkan para santrinya dididik dan diberikan pelatihan militer.
Selain itu, petugas Bakesbangpoldagri Lombok Timur juga berupaya mengidentifikasi keberadan tujuh orang mantan santri alumni pondok pesantren tersebut, yang disinyalir bersembunyi di Pulau Sumbawa.
"Identitas ketujuh orang tersebut sudah diketahui, sehingga terus dicari, orang yang ikut dan masuk dalam jaringan ponpes itu memiliki pemahaman Islam yang lain," ujarnya.
Syarif mengungkapkan bahwa para ulama di wilayah Kabupaten Lombok Timur juga ikut membantu memberikan pencerahan dan pemahamanan kepada masyarakat mengenai jaringan tersebut, dan tujuannya agar bisa meredam pandangan keliru tentang Islam dalam kehidupan bermasyarakat di daerah itu.
"Kami imbau masyarakat untuk lebih mewaspadai masuknya berbagai paham, apalagi tujuannya tidak jelas dan membahayakan kehidupan masyarakat," ujarnya menambahkan. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
dan kalo benar apa yg pondok pesantren di bima {tersebut diatas} adalah terbukti menganut pahaman garis keras, apa persamaannya dgn teroris, adakah mereka dilengkapi senjata selayak militer. dan kalo pahaman garis keras itu adalah tentqang hukum2 islam yg diperketat bagi pengikut mereka saja, rasanya tak salah.. mengenai ilmu bela diri,adalah wajib bg lelaki dlm islam, malah disarankn belajar memanah dn menunggang kuda bagi kaum wanita {sunat}..