Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Koperasi Bermasalah Agus Santoso menyerahkan data pendukung Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang bermasalah kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dalam upaya penyelesaian koperasi bermasalah, data pendukung tersebut dibutuhkan PPATK yang memiliki wewenang dan kemampuan untuk membuat analisis penelusuran dana dan aset (asset tracing).

“Dukungan PPATK terhadap kinerja Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah agar tim (Satgas) dapat memiliki gambaran yang lebih jelas tentang operasional KSP yang bermasalah,” ujarnya dalam kunjungan ke PPATK sebagaimana dalam keterangan pers, Jakarta, Kamis.

Dukungan ini, lanjut dia, diperlukan guna mengkonfirmasi praktik KSP mana saja yang dijalankan sesuai prinsip koperasi atau terdapat praktik lain sehingga menyebabkan KSP gagal bayar.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 PPATK memiliki kewenangan untuk melakukan penelusuran dan analisis transaksi keuangan yang mencurigakan untuk menguak dugaan tindak pidana pencucian uang.

Sejak awal, pihaknya disebut telah meminta itikad baik dan kesediaan para pengurus dan pengawas koperasi untuk memberikan data, keterangan, dan informasi yang benar serta akurat kepada Tim Satgas.

Baca juga: Tim Satgas: Koperasi bermasalah sangat ganggu masyarakat

Demi keperluan melakukan konfirmasi terhadap data-data yang disampaikan, Agus mengaku peran PPATK diperlukan agar pola usaha KSP dapat direkonstruksi secara lebih lengkap.

“Apalagi jika data tersebut digabungkan dengan analisis dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan), tentu bisa dikonstruksikan lebih sempurna untuk melihat apa saja simpanan anggota koperasi yang digunakan oleh pengurus,” ungkap dia.

Karena itu, ucap Agus, praktik KSP dapat dilihat apakah sesuai dengan keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau tidak sesuai.

Seperti diketahui, pembentukan Satgas ini ditujukan untuk menyelesaikan masalah di delapan koperasi yang sedang dalam proses homologasi/perjanjian perdamaian pasca-Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Delapan koperasi tersebut yaitu KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia.

Baca juga: Satgas Koperasi Bermasalah dapat tambahan dua anggota dari OJK

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2022