Komisi VII DPR sangat mendukung program ini, karena sangat membantu masyarakat perkotaan dalam mengakses kebutuhan energi di rumah tanggaJakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam menyatakan program jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga merupakan alternatif yang tepat guna menggantikan penggunaan tabung elpiji, yang masih banyak digunakan masyarakat saat ini.
"Komisi VII DPR sangat mendukung program ini, karena sangat membantu masyarakat perkotaan dalam mengakses kebutuhan energi di rumah tangga. Ini sebagai alternatif energi elpiji," katanya dalam rilis di Jakarta, Minggu.
Untuk itu, ia mengemukakan pembangunan infrastruktur pipa gas bumi untuk menyalurkan kebutuhan energi rumah tangga ini harus terus diperluas.
Ia mengingatkan penggunaan elpiji untuk rumah tangga dan industri harus segera dikurangi, karena kebutuhan subsidinya sangat besar sekitar Rp60-80 triliun per tahun, sehingga membebani APBN.
Apalagi, lanjutnya, program jargas yang mendistribusikan gas alam ini ramah lingkungan, dan masalahnya hanya pada jaringan pipa gas yang belum terbangun secara luas.
Ia mencontohkan pipa transmisi gas dari Gresik ke Semarang sudah lama terbangun, namun dari Gersik ke Cirebon belum juga dibangun.
Namun, saat ini, proyek tersebut sudah diambil alih Kementerian ESDM melalui penganggaran APBN, sehingga diharapkan pembangunannya tidak tertunda kembali.
Sementara, di Sumatera, ujar dia, ada jaringan pipa gas yang terputus dari Arun, Aceh, sampai ke Palembang, Sumsel. Jaraknya mencapai 400 km dengan nilai investasi diperkirakan Rp1 triliun.
"Komisi VII DPR meminta Kementerian ESDM agar proyek ini harus sudah dikerjakan. Jangan sampai terputus. Mungkin belum ekonomis dari sisi harga. Tapi, pemerintah tidak perlu melihat ekonomis. Itu adalah infrastruktur yang harus disiapkan selain infrastruktur jalan," papar Hisjam
Sebelumnya, PT PGN Tbk menyatakan pihaknya memiliki kemampuan mendukung proses transisi energi melalui ketersediaan pasokan gas dan infrastruktur yang matang sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan energi bersih menuju emisi nol pada 2060.
Direktur Utama PGN M Haryo Yunianto mengatakan dalam jangka pendek PGN akan terus memperkuat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan sumber pasokan gas bumi.
Langkah ini sangat strategis mengingat potensi kebutuhan gas bumi di masa depan akan semakin besar. Salah satunya terkait dengan kebijakan bauran energi baru terbarukan (EBT) hingga 23 persen pada 2025.
"Sebagai proses dari rencana penguatan bisnis tersebut, PGN telah mengintegrasikan infrastruktur di Sumatera bagian utara dan tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk meningkatkan keandalan dan fleksibilitas penyaluran gas ke seluruh segmen pasar. Pembangunan infrastruktur yang semakin terintegrasi ini akan menjadi prioritas utama PGN," jelas Haryo.
Beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang saat ini dikembangkan PGN di antaranya konstruksi pipa Senipah-Balikpapan untuk mendukung Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan dengan memanfaatkan sumber gas bumi di Kalimantan Timur.
Proyek lainnya adalah memperkuat optimalisasi pipa Gresik-Semarang dengan infrastruktur nonpipa atau disebut beyond the pipe.
PGN juga dalam proses pembangunan proyek regasifikasi LNG dan mini LNG untuk memenuhi kebutuhan gas di beberapa lokasi di Indonesia bagian tengah dan timur, khususnya dalam penyediaan gas bagi pembangkit PT PLN (Persero).
Sementara, di segmen rumah tangga, PGN terus menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah merealisasikan program jaringan gas rumah tangga atau jargas.
Baca juga: Proyek jargas di Balikpapan dilanjutkan, target lima kelurahan
Baca juga: PGN gencar kembangkan pipa gas rumah tangga
Baca juga: Pengamat: Ketersediaan jargas solusi optimalkan penggunaan gas bumi
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2022
