Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong transformasi digital terkait pengelolaan keuangan di daerah, terlebih karena pemerintah daerah (pemda) wajib memberikan informasi pengelolaan keuangan secara transparan.
Pelaksana harian (Plh.) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan salah satu upaya mewujudkan transformasi tersebut ialah dengan merangkul Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).
"Perubahan mendasar dari pengelolaan keuangan daerah, yakni ada kewajiban daerah untuk menyajikan dan mempublikasikan informasi keuangan daerah," kata Fatoni di acara pelatihan Pelatihan Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang diselenggarakan di Yogyakarta, Jumat (4/2).
Pelaksana harian (Plh.) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan salah satu upaya mewujudkan transformasi tersebut ialah dengan merangkul Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).
"Perubahan mendasar dari pengelolaan keuangan daerah, yakni ada kewajiban daerah untuk menyajikan dan mempublikasikan informasi keuangan daerah," kata Fatoni di acara pelatihan Pelatihan Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang diselenggarakan di Yogyakarta, Jumat (4/2).
Fatoni menekankan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder harus memiliki komitmen sama dalam mendorong transformasi digital pengelolaan keuangan daerah, salah satunya dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang telah dibangun Kemendagri.
"Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dapat menyajikan informasi pemerintahan daerah, termasuk informasi keuangan daerah," katanya.
Sinergi antara Kemendagri dan Apkasi, lanjutnya, dapat menjadi kunci keberhasilan dalam menjangkau seluruh pemerintah kabupaten se-Indonesia, sebagai upaya mendukung transformasi pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD.
"Ini perubahan yang perlu kita sambut, SIPD harus dipakai secara konsisten. Jangan ragu lagi, Kemendagri siap membantu," tegasnya.
Fatoni menyambut baik inisiatif Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam mendukung transformasi pengelolaan keuangan daerah.
"Diharapkan kegiatan ini dapat menyamakan persepsi, agar pengelolaan keuangan daerah lebih efisien, akuntabel, dan transparan," katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang menyampaikan dukungannya terhadap upaya Kemendagri dalam meningkatkan kapasitas aktor pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kabupaten se-Indonesia.
Sarman membenarkan bahwa Pemerintah pusat telah mengumandangkan adanya transformasi digital bagi tata kelola keuangan daerah.
"Apkasi sangat mendukung proses transformasi tersebut agar pengelolaan keuangan daerah lebih responsif, transparan, efisien dan akuntabel," kata Sarman.
Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Budhi Hartono berharap keterlibatan Apkasi dapat mempermudah proses koordinasi untuk mendukung transformasi pengelolaan keuangan daerah.
"Muaro Jambi akan jadi permulaan, agar pengelolaan keuangan daerah lebih sinergi lagi," ujar Budhi.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2022
