Saya heran dengan prakarsa anggota parlemen di Inggris tentang masalah ini. Saya minta pemerintah Indonesia memanggil Dubes Inggris untuk dimintai keterangan.Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso meminta kepada pemerintah Indonesia untuk memanggil Duta Besar Inggris untuk Indonesia.
Permintaan itu disampaikan oleh Priyo terkait dengan beberapa orang anggota Parlemen Inggris yang memprakarsai dan memfasilitasi kelompok OMP soal Pepera.
"Saya heran dengan prakarsa anggota parlemen di Inggris tentang masalah ini. Saya minta pemerintah Indonesia memanggil Dubes Inggris untuk dimintai keterangan," kata Priyo di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.
Priyo juga menyebutkan, apa yang terjadi di Inggris tak jauh beda dengan yang terjadi di Papua, dimana masih ada kelompok separatis, IRA yang ingin memisahkan Irlandia dengan Inggris.
"Karena hubungan Indonesia-Inggris baik. Ingat masalah sistem konstitusi kerajaan mereka masih dipertanyakan.
Inggris jangan ikut main api dengan masalah ini," kata Ketua DPP Partai Golkar itu.
Ia menambahkan, bila anggota Parlemen Inggris tetap memfasilitasi dan ikut campur soal Papua yang sudah final menjadi bagian NKRI, maka tidak tertutup kemungkinan bagi parlemen Indonesia untuk memfasilitasi kelompok IRA dan mengundang kelompok tersebut.
"Apakah mau kemudian parlemen kita ikut prakarsai perhelatan tersebut, kita undang kelompok IRA ke sini," kata Priyo.
Dikatakan, Otonomi Khusus Papua itu adalah formula terbaik untuk menjawab berbagai persoalan di Papua.
"Karena itu gerakan-gerakan referendum kita nilai sebagai gerakan provokatif dan saya meminta pemerintah tegas-tegas menolaknya. Karena Papua adalah bagian tak terpisahkan dari republik dan final," kata dia.
Dirinya juga merasa gundah dan kecewa dengan sekelompok orang yang mencoba membuat rasa tidak nyaman dari masyarakat di Papua.
"Saya meminta aparat tidak ragu mengambil tindakan tegas manakala suasana masih mencekam disana. Kalau perlu tidak sekedar kirim Brimob bahkan armada militer dikirim kalau ini meluas," kata Priyo.
Sebagaimana diberitakan ANTARA News, Rabu (3/8) kemarin, seminar di London ini dimotori oleh Benny Wenda, Jennifer Robinson dan Melinda Jankie yang tergabung dalam `International Parliementarian for West Papua (IPWP) dan `International Lawyer for West Papua (ILWP).
Isu bahasan seminar itu antara lain mengkaji mengenai keabsahan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.
Sebagian peserta seminar yang merupakan simpatisan separatisme beranggapan, Pepera ini tidak sah dan perlu diulang karena tak dilakukan sesuai standar internasional (`one man one vote`).
Hampir bersamaan, di Jayapura (ibukota Provinsi Papua) dan Manokwari (ibukota Provinsi Papua Barat), berlangsung aksi unjuk rasa yang menghendaki referendum serta mempersoalkan Pepera itu.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
