"Mungkin kalau bapak ke lapangan, kalau Kementerian Kehutanan memindahkan batas hutan segera laporkan, karena kalau ada perubahan tapal batas, orang BPN tidak dilapori," kata Sofyan dalam rapat kerja bersama komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Sofyan mencontohkan sejumlah kasus yang menyeret petugas BPN ke ranah pidana, yang beririsan dengan kebijakan di sektor kehutanan.
Kasus itu dimana sebelumnya Kementerian Kehutanan telah menetapkan batas hutan. Di samping hutan telah menjadi areal penggunaan lain (APL) dan dikeluarkan sertifikatnya oleh BPN. Namun tiba-tiba, Kementerian Kehutanan mengubah batas hutan dan memasukan APL ke dalam wilayah kawasan hutan.
"Sertifikat sudah dikeluarkan dan itu kemudian dianggap perbuatan pidana," kata Sofyan.
Baca juga: Menteri ATR/BPN usulkan pembuatan omnibus undang-undang pertanahan
Baca juga: Menteri ATR ajak pemda ringankan BPHTB percepat sertifikasi tanah
Baca juga: Kementerian ATR/BPN gagas program transformasi digital
Dia mengungkapkan akibat persoalan seperti itu, pegawai BPN dihukum dua tahun penjara, karena mengeluarkan sertifikat APL disamping batas hutan.
"Ketika dibawa ke PTUN, pihak Kementerian Kehutanan kalah dan sertifikat itu dianggap benar. Tetapi pegawai BPN itu sudah masuk penjara, bahkan oleh UU Tipikor harus dipecat," kata Sofyan.
Sofyan menegaskan pegawai BPN itu sudah melakukan tugas yang benar, tetapi disalahkan karena kebijakan perubahan tata batas hutan.
Untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut, mengusulkan pembentukan Omnibus Undang-Undang Pertanahan.
"Walaupun harapan kami bisa bekerja efektif, tetapi dengan UU yang lain sangat bertolak belakang," jelas Sofyan.
Sofyan meyakini, jika UU Pertanahan dibuat Omnibus, maka persoalan-persoalan pertanahan di masyarakat dapat diselesaikan dengan mudah.
Pewarta: Fauzi
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2022
