Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai, di Jakarta, Selasa, mengatakan komitmen Kepala Negara itu disampaikan dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2011.
Menurut Wanggai, pemerintah menyadari kompleksitas di tanah Papua. Oleh karena itu, pemerintah akan konsisten menerapkan pendekatan yang menyeluruh bagi Papua, baik penegakan hukum, pendekatan politik, ekonomi maupun sosial budaya.
Dari sisi pembiayaan pembangunan, pemerintah menganggarkan sejumlah besar dana otonomi khusus dalam RAPBN 2012. Jika tidak ada perubahan, Provinsi Papua akan beroleh Rp3,8 triliun sementara Provinsi Papua Barat Rp1,6 triliun dari kategori dana itu.
Paling tidak, kata Wanggai, ada lima Kebijakan Dasar untuk Tanah Papua. Pertama, pemerintah akan melanjutkan konsolidasi Otonomi Khusus dengan memanfaatkan segala kewenangan yang luas di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
"Otonomi Khusus sebagai desentralisasi asimetris adalah keniscayaan bagi Papua. Untuk itu, pelayanan publik yang disediakan oleh Otonomi Khusus harus dirasakan oleh masyarakat Papua," ujarnya.
Kedua, sejalan dengan desentralisasi fiskal yang semakin besar kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat , pemerintah terus menata dan memperbaiki strategi manajemen pembangunan bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat agar pembangunan lebih dinikmati rakyat kebanyakan.
Ketiga, sebagai terobosan pembangunan kewilayahan, pemerintah menjadikan Pulau Papua sebagai salah satu koridor ekonomi wilayah dalam kebijakan baru Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Dengan kebijakan baru ini, menurut Wanggai, pemerintah mendorong sentra-sentra ekonomi di tanah Papua dan mengembangkan jaringan infrastruktur di kota dan di kampong-kampung.
Keempat, dalam perspektif penegakan hukum, pemerintah akan bertindak tegas untuk menjamin tetap terjaganya ketertiban kehidupan masyarakat, dan tegaknya kedaulatan NKRI. Negara Kesatuan adalah pilar yang kita pegang teguh bersama.
Kelima, dengan berbagai pendekatan bagi Papua itu, Yudhoyono kembali menegaskan, kita hidup dalam kemajemukan yang selalu dijunjung tinggi.
Kebebasan yang disediakan demokrasi dan otonomi khusus di Tanah Air ini, termasuk di Papua, perlu mengutamakan peradaban, harmoni, toleransi, dan ketertiban.
"Presiden SBY telah berkomitmen untuk menata Papua dengan hati, guna mewujudkan Papua yang adil, aman, damai, dan sejahtera," kata Wanggai. (*)
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2011
