Saudara-saudara,
Kita menganut sebuah prinsip pembangunan yang bersifat inklusif dan sekaligus berkelanjutan sebuah prinsip yang dibangun berdasarkan sebuah kepercayaan umum, bahwa hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh semua warga negara tanpa kecuali. Kita ingin memastikan, buah pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang, karena bertentangan dengan moralitas pembangunan yang esensinya bersumber dari Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
Berdasarkan filosofi dan moralitas pembangunan yang secara kuat berorientasi pada manusia, maka pemerintah mendorong pembangunan berdasarkan pilar-pilar yang berorientasi pada pro-pertumbuhan (pro-growth); pro-lapangan kerja (pro-job); dan pro-pengurangan kemiskinan (pro-poor). Sejak tahun 2009 yang lalu kita tambahkan pilar yang keempat, yaitu pro-lingkungan (pro-environment). Pilar ini sangat penting untuk memastikan bahwa dalam jangka panjang, pembangunan yang kita jalankan dapat memenuhi asas keberlanjutan, demi masa depan yang lebih baik bagi anak-cucu kita.
Oleh sebab itu, sejak awal pemerintah telah memutuskan untuk menempuh dua pendekatan yang berbeda, namun saling melengkapi, dalam upayanya menciptakan kesejahteraan umum, utamanya penanggulangan kemiskinan di negeri ini. Pendekatan pertama adalah melalui mekanisme ekonomi. Melalui pendekatan ini, pertumbuhan ekonomi yang kuat didorong, di antaranya dengan memperluas investasi dan meningkatkan belanja pemerintah. Melalui pertumbuhan ekonomi yang kuat terjadi perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Tersedianya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha membawa dampak pada makin banyaknya warga negara yang memperoleh penghasilan. Melalui mekanisme ekonomi semacam inilah peningkatan kesejah-teraan umum dan penurunan kemiskinan terjadi.
Pendekatan kedua adalah membuka ruang bagi intervensi positif pemerintah, untuk terlibat secara langsung dalam penurunan kemiskinan melalui berbagai kebijakan. Dari tahun ke tahun, program-program Pro-Rakyat atau program untuk rakyat miskin terus kita gulirkan, dengan jumlah yang lebih besar dan dengan persebaran yang lebih luas.
Saat ini, pemerintah membagi program bantuan untuk rakyat miskin ini ke dalam empat klaster. Klaster pertama merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang di antaranya berwujud beras murah untuk masyarakat ekonomi tidak mampu (raskin), Program Keluarga Harapan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas.
Klaster kedua melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Klaster ketiga melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Klaster keempat yang mulai efektif pada 2012 dan dilaksanakan secara bertahap meliputi sejumlah program, yaitu rumah murah dan sangat murah, kendaraan umum angkutan murah, air bersih untuk rakyat, listrik murah dan hemat, peningkatan kehidupan nelayan, dan peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan. Melalui empat klaster itu, kita berharap, kebijakan ini dapat menjadi langkah terobosan yang secara fundamental dapat menurunkan kemiskinan, sekaligus memperkuat ekonomi rakyat kita.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Dalam hubungan luar negeri, tahun 2011 merupakan tahun yang sangat penting dan istimewa bagi negara kita. Tahun ini, kita dipercaya kembali menjadi Ketua ASEAN. Sebagai Ketua ASEAN, terbentang peluang sekaligus tantangan. Saya percaya bahwa keketuaan kita di ASEAN membawa sejumlah tanggung jawab dan kewajiban yang tidak ringan. Di antara yang penting, kita harus mampu memberi manfaat positif bagi upaya pemajuan ASEAN pada khususnya, dan bagi terciptanya stabilitas keamanan di wilayah Asia. Berdasarkan tanggung jawab itu pula, kita berperan aktif dalam memfasilitasi pertemuan di antara Kamboja dan Thailand untuk mengatasi sengketa perbatasan. Di bawah Keketuaan kita, ASEAN dan RRT berhasil menyepakati Guidelines for Implementation of the Declaration of Conduct terkait potensi konflik di Laut Cina Selatan.
Peran Indonesia sebagai Ketua ASEAN juga memberi bobot, dalam memastikan kesiapan negara-negara anggota bagi terwujudnya Komunitas ASEAN 2015. Sebagai Ketua ASEAN, kita aktif mendorong pelibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan ASEAN serta peningkatan people to people contact di antara masyarakat negara-negara anggota ASEAN. Semuanya itu kita lakukan, untuk memastikan bahwa kerja sama ASEAN dapat membawa manfaat bagi seluruh masyarakatnya.
Kita juga ingin memastikan terkonsolidasinya satu tatanan kawasan baru melalui bingkai East Asia Summit. Pada tahun 2011 inilah, selain 16 negara yang telah tergabung di dalam East Asia Summit, akan pula bergabung untuk pertama kalinya Amerika Serikat dan Rusia, dua negara yang secara tradisional memiliki peran penting di kawasan Asia Timur.
Di dunia internasional, kita tetap berkiprah di berbagai organisasi utama internasional. Dalam G-20 kita optimalkan kerja sama untuk mendukung perbaikan ekonomi global, dan peningkatan pembangunan ekonomi di negara kita. Kita ingin mewujudkan cita-cita menjadi emerging economy sepuluh tahun mendatang, dengan pendapatan per kapita dan dengan nilai perekonomian yang jauh lebih tinggi.
Kita juga ingin memastikan peran kita di forum ini bersinergi dengan pencapaian cita-cita reformasi di dalam negeri, menciptakan pemerintahan yang bersih yang memerangi korupsi, dan terwujudnya prinsip-prinsip good governance. Untuk itulah, kita banyak mengambil prakarsa dan berpartisipasi aktif pada kelompok kerja keuangan, kelompok kerja pembangunan, dan kelompok kerja anti-korupsi di G-20.
Bersama negara-negara anggota G- 20 lainnya, kita menyusun strategi dalam mengatasi dan mengantisipasi krisis global yang mungkin terjadi. Kita berperan aktif untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam penentuan tatakelola global, dan pemecahan permasalahan global yang berdampak pada negara-negara berkembang, utamanya keamanan pangan, energi, dan air bersih.
Langkah-langkah ini sejalan dengan kiprah terdepan Indonesia, dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di berbagai forum internasional. Negara kita bersama dengan negara-negara sehaluan, terus menyuarakan arti penting reformasi tatakelola kepemerintahan global, termasuk PBB agar lebih berkeadilan dan merefleksikan realitas internasional dewasa ini. Dalam kerangka ekonomi, kita meyakini bahwa reformasi sistem moneter internasional dapat membantu tercapainya pertumbuhan ekonomi global yang kuat, seimbang, dan berkelanjutan.
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Sebagai perwujudan prinsip "pembangunan untuk semua", mulai tahun ini kita gulirkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI, untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah-daerah di seluruh tanah air. MP3EI adalah sebuah terobosan strategis, yang dilahirkan melalui prakarsa bersama banyak pihak. Bahkan, sesungguhnya MP3EI adalah produk dari sebuah kerja sama dan kemitraan di antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan akademisi.
Mulai tahun ini, kita melakukan percepatan dan perluasan pembangunan di enam koridor ekonomi di seluruh tanah air, untuk mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah di masing-masing koridor. Dalam kurun waktu 15 tahun ke depan, secara bertahap kita kembangkan klaster-klaster industri, baik untuk meningkatkan keterkaitan antara industri hulu dan hilir, maupun antara pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah penyangganya. Kita bangun industri unggulan di berbagai wilayah yang akan memperkuat struktur perekonomian domestik. Kita tawarkan insentif yang tepat kepada dunia usaha, dan kita perbaiki iklim investasi di daerah-daerah.
Sebagai terobosan strategis, MP3EI juga merupakan sebuah jawaban atas ketimpangan pembangunan yang selama ini menjadi perangkap, yang menghalangi terjadinya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Melalui MP3EI, penegasan bahwa daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional makin diteguhkan.
Ini berarti, bahwa majunya daerah akan sangat bermakna bagi kemajuan nasional. MP3EI menetapkan enam koridor ekonomi yang meliputi Koridor Sumatra, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Koridor Papua dan Kepulauan Maluku. Percepatan dan perluasan pembangunan di enam koridor tersebut dilakukan untuk memperkuat konektivitas nasional, yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global (locally integrated; globally connected). Konektivitas menjadi kata kunci, untuk meningkatkan keterkaitan ekonomi di antara kota dan desa, di antara kota dan kota lain, dan di antara daerah maju dan daerah tertinggal.
(P008)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2011
