"Konsensus ini diharapkan muncul sebagai solusi kebangsaan," kata Umam di Jakarta, Kamis.
Melalui konsensus baru itu, lanjutnya, persoalan kebangsaan diletakkan sebagai persoalan bersama, bukan persoalan sepihak.
Dengan demikian, kata Umam, kebiasaan mencari "kambing hitam" terhadap persoalan bangsa bisa dihindarkan.
"Jika kondisi ini terwujud, SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Red) memberi warisan dan teladan bagi masa depan yang lebih baik, dalam paradigma konsensus bersama, konsensus kebangsaan dan keindonesiaan," katanya.
Menurut penulis buku "Sejarah Konsensus Politik Indonesia, Kajian Filosofis" itu, Bangsa Indonesia pernah membuat konsensus yang luar biasa, yakni Sumpah Pemuda dan Pancasila.
Dua konsensus itu telah memberi pelajaran bagaimana memaknai perbedaan, menyelami persoalan, mengurai solusi, menggagas serta menjadikannya sebagai kebijakan bersama demi kepentingan bangsa dan negara.
Kepentingan yang lebih besar, kepentingan yang tak tersekat oleh kepentingan pragmatis kelompok tertentu dengan latar perbedaan yang ada.
"Inspirasi kedua konsensus ini sangat relevan untuk ditindaklanjuti di masa sekarang ini," katanya.
Oleh karena itu, kata anggota Fraksi Partai Demokrat itu, SBY hendaknya mengajukan dan mengupayakan konsensus ketiga sebagai konsensus bersama, sekaligus meneguhkan demokrasi yang berlandaskan lima sila Pancasila.
(T.S024/Z002)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
