"Saya akan mempertanyakan hal itu nanti. Kita perlu tahu apa sesungguhnya motif Greenpeace," kata Effendy di Jakarta, Senin.
Apalagi, disebut-sebut Greenpeace Indonesia menerima dana dari kantor pusat LSM itu di Belanda untuk melakukan kampanye yang diduga merugikan kepentingan ekonomi Indonesia.
Secara terpisah, politisi PPP Achmad Muqowam menyatakan, tidak terbukanya sumber dana Greenpeace merupakan bukti lain LSM tersebut memiliki agenda terselubung.
"Greenpeace memang seperti main petak umpet saja. Mereka bilang tidak ada dana sumbangan, tapi ternyata ada. Itu membuktikan LSM ini memang punya agenda terselubung. Greenpeace sudah pasti punya misi subjektif dan objektif," katanya.
Sebelumnya Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan juga meminta pemerintah meninjau ulang keberadaaan Greenpeace di Indonesia.
MUI, kata Amidhan, menerima banyak masukan jika LSM itu lebih membawa kepentingan asing di Indonesia daripada berbuat untuk kepentingan negara ini.
Pada bagian lain, Muqowwam juga menyoroti Perjanjian Oslo, Norwegia, yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun lalu yang memuat kesepakatan negara-negara maju dan berkembang mengurangi emisi karbon yang dinilainya bertentangan dengan kondisi bangsa saat ini.
"Proses itu tidak sesuai dengan UU, dan menjadi pemaksaan. Itu hanya pencitraan diplomasi saja. Sebab secara substansi, perjanjian Oslo tidak sesuai dengan keinginan. Dari dulu saya sudah peringatkan itu, tapi pemerintah terkesan cuek," katanya.
Sebelumnya, dua tokoh nasional Soyfan Wanandi dan Drajad Wibowo juga sependapat perjanjian Oslo yang kemudian melahirkan moratorium hutan justru merugikan kepentingan nasional.
Sebaliknya, Norwegia dan negara Eropa lainnya mendapat keuntungan berlipat dengan semakin berkembangnya industri di benua itu.
(S024)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
