"Ini berkembang karena didorong oleh persaingan antara partai politik yang makin ketat," kata Sri dalam webinar series bertajuk Perempuan dan Politik: Quo Vadis Kuota 30 persen? yang disiarkan di platform Zoom Meeting, dipantau dari Jakarta, Selasa.
Sri mengatakan bahwa pencalonan perempuan telah menjadi bagian dari strategi partai politik untuk mendapatkan kursi di parlemen.
Berdasarkan temuan riset oleh pihaknya, perempuan yang merupakan kader partai secara sengaja dipertemukan dengan perempuan nonkader partai.
"Perempuan nonkader partai ini dari jaringan politik atau kekerabatan yang kuat di suatu wilayah," ucapnya.
Ia menyebutkan 53 orang atau 44,16 persen dari total anggota DPR perempuan (120 orang) memasuki perpolitikan melalui jalur istri kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana, atau memasuki perpolitikan melalui jalur keluarga elite partai.
Hasil yang terpenting bagi partai politik adalah mereka bisa mengamankan kursi atau menambah kursi di parlemen. Perempuan petahana akan dicalonkan lagi oleh partai politik pengusungnya. Akan tetapi, mereka juga akan diadu oleh caleg baru yang berasal dari kekerabatan.
"Kalau dua-duanya bisa menang, syukur. Akan tetapi, paling tidak ada yang bertahan satu orang," ucapnya.
Sri mencontohkan di tingkat DPRD kabupaten/kota, sumber rekrutmen calon anggota legislatif biasa berasal dari istri kepala desa yang selama ini berperan sebagai penggerak PKK atau aktif di posyandu.
"Dia lebih populer, bahkan mungkin lebih populer dari kepala desanya. Partai kemudian melirik ini agar bisa dicalonkan dan merebut suara terbanyak di daerah tersebut," kata Sri.
Menurut dia, jalur rekrutmen dari kekerabatan trennya makin meningkat. Ini yang terjadi di fenomena rekrutmen politik.
Baca juga: Hari Ibu, Legislator: Perempuan lebih rentan di masa pandemi
Baca juga: Puan: Perempuan jangan ragu terjun di dunia politik
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2022
