DPR: pembangunan rumah susun tak tepat sasaran

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Mulyadi mengatakan pembangunan rumah susun oleh Kementrian Perumahan Rakyat banyak yang tidak tepat sasaran ditinjau dari berbagai aspeknya.

Hal ini membuat kebutuhan masyarakat akan perumahan tidak kunjung terpenuhi sementara berbagai proyek pembangunan rumah susun yang telah dilakukan pun tidak bisa didayagunakan maupun dimanfaatkan penggunanannya secara maksimal.

"Pembangunan rumah susun banyak yang tidak tepat sasaran. Banyak warga masyarakat yang membutuhkan perumahan sampai saat ini belum bisa dipenuhi kebutuhannya, sementara banyak proyek rumah susun yang sampai saat ini belum dimanfaatkan sama sekali dan kosong,” ujar Mulyadi di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.

Dirinya pun mencontohkan rumah susun nelawan di Marunda yang dibangun bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta sebanyak 11 tower yang sampai saat ini tidak juga dihuni dan kosong semuanya.

"Ini kan sayang sekali ditengah keterbatasan anggaran pemerintah dan kebutuhan masyarakat akan perumahan masih ada rumah susun yang tidak dihuni,” tambahnya.

Selain itu menurutnya rumah susun yang telah terbangun pun rata-rata tidak terpelihara dengan baik. Pemerintah pusat maupun daerah hanya membangun saja tanpa memikirkan pemeliharaan maupun perawatan yang tetap membutuhkan biaya.

"Kemenpera hanya membangun saja kemudian menyerahkan rumah susun kepada pemda. Sementara Pemda tidak memiliki dana operasioanal pemeliharaan yang memadai. Makanya jangan heran banyak rumah susun usia 5 tahun sudah banyak yang rusak dan tidak terpelihara. Biaya pemeliharaan itu tinggi, apalagi perawatannya seperti perawatan struktur kerusakan,” jelasnya.

Dirinya juga mengkritik Kemenpera karena menggunakan dana APBN untuk pembangunan rumah susun bukan untuk masyarakat tapi pegawai lembaga pemerintah.

“Pembangunan rumah susun TNI/Polri ataupun PNS seharusnya tidak dikerjakan oleh Kemenpera. Itu seharusnya dilakukan oleh kementrian atau lembaga masing-masing dengan mengajukan anggarannya sendiri. Jadi bukan menggunakan anggaran perumahan rakyat tapi digunakan untuk lembaga lainnya dan bukan untuk masyarakat umum," imbuhnya.

Terakhir dirinya mengusulkan agar rumah susun-rumah susun yang ada dan terletak di tengah kota untuk diremajakan.

"Pemerintah pusat membangun, pemda menyediakan lahannya. Lahan yang disediakan pemda tentunya biasanya jauh dari pusat kota. Padahal seharusnya itu dibangun ditengah kota, tapi karena keterbatasan lahan maka dibangun dipinggir kota. Padahal kalau mau banyak rumah susun lama ditengah kota yang sudah harus diremajakan. Itu saja dibongkar dibangun lebih tinggi dan lebih baik sehingga bisa menampung lebih banyak penghuni,” tandasnya.(zul)

Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2011

E-pokir, wadah aspirasi masyarakat kepada wakil rakyat

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar