Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, di Medan, Kamis, mengatakan, penundaan Pemilu bisa dilakukan ketika undang-undang diamandemen. Tidak bisa hanya dengan sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
Baca juga: Puskapol UI: Akhiri wacana tunda pemilu dengan kembali pada konstitusi
"Kita anggap saja itu (penundaan), yang melemparkan isu, dan berwacana menawarkan konsep dan gagasan yang syukur-syukur diterima oleh masyarakat. Tapi prediksi Nasdem, itu tidak berakhir pada tingkat sampai pada keberanian dan kesepakatan untuk mengamendemen undang-undang," katanya usai pembukaan rapat koordinasi wilayah Partai Nasdem Sumatera Utara di Jalan Prof HM Yamin, Medan.
Ketika penundaan Pemilu diputuskan melalui perppu, dia menilai hal itu sangat berbahaya dan bisa menjerumuskan pemerintah saat ini.
Baca juga: Wakil Ketua MPR tolak pengunduran Pemilu 2024
"Satu-satunya adalah membawa ini ke sidang MPR dan amandemen. Nasdem mampu memprediksikannya, sebelum sampai situ, game is over (berakhir). Untuk apa kita buang energi kepada hal hal itu, banyak hal lain yang harus jadi konsern kita bersama," tegasnya.
Ia mengatakan banyak hal yang bisa dilakukan ketimbang memikirkan isu penundaan Pemilu 2024. Salah satunya perihal penanganan pandemi Covid-19 yang belum berakhir dan juga mengenai pemindahan ibu kota.
Baca juga: ICW minta parpol tak usulkan penundaan Pemilu 2024
"Ini hal hal yang lebih besar dari pada hal itu. Ibarat air, ketika dia di gelas itu diisi air melampaui gelasnya, dia akan tumpah, itu tidak baik. Kita punya kapasitas yang maksimum dan jangan melampaui hal ini," tutupnya.
Pewarta: Juraidi dan Andika
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2022
