Mataram (ANTARA) - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat mengusulkan agar Mandalika Grand Prix Association (MGPA) sebagai pihak penyelenggara dapat memperbanyak gerai penukaran tiket MotoGP 2022.

"Kami mengusulkan agar lokasi penukaran tiket tidak terfokus pada satu tempat, namun harus diperbanyak. Itu sudah kami sampaikan ke penyelenggara," kata Kepala Biro Operasional Polda NTB Komisaris Besar Polisi Imam Thobroni di Mataram, Senin.

Alasan Polda NTB mengusulkan hal tersebut, jelas Imam, untuk mengantisipasi kerumunan penonton yang hendak melakukan penukaran tiket. Pihaknya memprediksikan apabila gerai penukaran hanya terpusat di satu lokasi, maka berpotensi terjadi antrean panjang dan kurang efisien.

Baca juga: Sandiaga: 60 ribu tiket telah terjual pada puncak perlombaan MotoGP

"Bayangkan ada sekitar 50 ribu orang yang bakal menukarkan tiket," ujarnya.

Belum lagi, kata dia, di lokasi penukaran itu rencananya akan ditempatkan lokasi swab antigen dan pengecekan vaksin melalui aplikasi PeduliLindungi.

"Jadi kalau seperti itu, berpotensi menimbulkan antrean panjang dan kerumunan," ucap dia.

Baca juga: Bupati Lombok Tengah minta warga jaga keamanan MotoGP Mandalika

Dengan kondisi tersebut, Imam khawatir akan memberikan dampak buruk terhadap pelayanan. Kepuasan penonton tentunya harus menjadi atensi dari pelayanan  penyelenggara.

Jangan sampai, kata dia, antrean panjang membuat para penonton harus berlama-lama di lokasi tersebut sehingga memberikan kesan negatif, termasuk potensi keributan dan aksi protes harus dipikirkan.

"Makanya perlu tempat penukaran tiket di lokasi lain," katanya.

Baca juga: Airlangga : Penonton MotoGP Mandalika tak perlu tes PCR/antigen

Pihaknya telah menyarankan MGPA untuk mendirikan gerai penukaran tiket MotoGP di setiap koridor masuk menuju areal sirkuit.

"Misalnya saja di eks Bandara Selaparang, Kota Mataram. Dari situ bisa kita manfaatkan untuk penukaran tiket sekaligus," ujar Imam.

Terkait usulan ini, Imam mengungkapkan bahwa MGPA belum memberikan persetujuan dengan alasan perlu adanya pembahasan lebih teknis.

"Yang jelas ini harus segera ada solusi," ucapnya.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2022