Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Bali mengintegrasikan Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sejahtera (SIK-KBS) dengan sistem informasi BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

"SIK-KBS merupakan wujud nyata penguatan 'engagement' BPJS Kesehatan dengan Pemprov Bali dalam meningkatkan mutu layanan dan efektivitas program JKN-KIS melalui pengembangan kanal digital," kata Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Edwin Aristiawan di Denpasar, Senin.

Dalam peresmian integrasi SIK-KBS dengan BPJS Kesehatan itu, ia menyebut peserta JKN-KIS di Provinsi Bali bisa mencari informasi tentang riwayat kesehatan individu di fasilitas kesehatan yang terhubung langsung dengan aplikasi Mobile JKN.

Pihaknya menyambut baik inisiatif kolaborasi Pemprov Bali tersebut. Informasi yang bisa diakses publik meliputi lokasi, fasilitas, dan pelayanan yang tersedia di fasilitas kesehatan, pendaftaran pasien, ketersediaan tempat tidur di ruang rawat inap, serta riwayat kesehatan Krama Bali Sejahtera.

Baca juga: Peningkatan layanan pengobatan kanker perlu sinergi dan kolaborasi semua pihak

Saat ini, aplikasi SIK-KBS yang terintegrasi dengan sistem antrean dan riwayat kesehatan individu juga telah terhubung dengan Mobile JKN BPJS Kesehatan, SIKDA, PIS-PK, dan SIRANAP Kementerian Kesehatan, E-Puskemas Telkom, SIM RS, dan SIM Klinik.

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan SIK-KBS untuk mengembangkan sistem pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas.

Ia menyambut baik hadirnya SIS-KBS yang terintegrasi dengan sistem antrean dan riwayat kesehatan individu tersebut.

Pihaknya berharap SIK-KBS bisa diterapkan pada seluruh fasilitas kesehatan di Provinsi Bali, sehingga informasi kesehatan yang disajikan dalam aplikasi ini dapat dimanfaatkan secara tepat dan cepat sesuai dengan kebutuhan.

"Terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu, terutama BPJS bidang kesehatan yang telah memberikan akses untuk data riwayat kesehatan individu," ujarnya.

Ia berharap, sistem ini bisa terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Baca juga: Optimalisasi JKN agar masyarakat sadar pentingnya jaminan kesehatan
Baca juga: Pemerataan faskes hingga daerah tertinggal tantangan program wajib JKN

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2022