15 persen penduduk dunia termasuk Indonesia adalah penyandang disabilitasJakarta (ANTARA) - Ketua Komnas Disabilitas Dr Dante Rigmalia mendorong perlunya advokasi bagi perempuan penyandang disabilitas agar dapat memperoleh hak dan perlindungan.
“Secara umum diketahui 15 persen penduduk dunia termasuk Indonesia adalah penyandang disabilitas dan sebagian besar adalah perempuan. Perempuan penyandang disabilitas secara statistik lebih mungkin menghadapi kekerasan, pelecehan, diskriminasi, dan isolasi,” ujar Dante dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan berdasarkan data UNESCO pada 2018, tingkat melek huruf di kalangan perempuan penyandang disabilitas adalah 44,5 persen. Hambatan budaya dan diskriminasi memperumit situasi, membuat perempuan penyandang disabilitas lebih kecil kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan berbayar dan mendapatkan upah yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki penyandang disabilitas.
Oleh karena itu, Komnas Disabilitas mendorong advokasi tersebut diantaranya dengan mengubah kerangka berpikir dan sudut pandang tentang perempuan disabilitas, menggali langsung dari para perempuan disabilitas mengenai apa yang menjadi penghalang mereka, mengupayakan solusi atas hambatan tersebut, pelibatan perempuan dengan disabilitas dalam peningkatan kapasitas.
“Membicarakan tentang perempuan disabilitas sebagai kelompok marjinal tapi tidak melibatkan penyandang disabilitas dalam pembicaraan adalah tindakan memarjinalkan penyandang disabilitas sendiri,” kata Dante lagi.
Baca juga: Tingkat melek huruf perempuan penyandang disabilitas hanya 44,5 persen
Baca juga: Australia komitmen bantu Indonesia selesaikan ketimpangan gender
Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Bappenas Dr Vivi Yulaswati, MSc, mengatakan pemerintah berupaya mengimplementasikan agenda global dan nasional pada penghormatan hak-hak perempuan dan kelompok rentan yang tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDGs).
“Kerja bersama menjadi agenda kita ke depan untuk memastikan tidak ada seorangpun yang tertinggal, mulai dari kolaborasi dan melokalkan SDGs, mempertemukan prinsip global dengan nilai lokal secara inklusif, integratif, dan akuntabel," katanya.
Pemerintah berupaya membangun ekosistem kemitraan yang terbuka dan inovatif serta membangun kolaborasi yang konstruktif sebagai kunci ke depan untuk mengejar ketertinggalan pencapaian SDGs. kata Vivi.
Sebelumnya, Knowledge Sector Initiative (KSI) menyelenggarakan webinar bertajuk “KSIxChange41: Mendobrak Bias dan Mewujudkan Kesetaraan Gender”. Webinar tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap bias gender dan mengkaji peluang serta kendala untuk memberdayakan perempuan agar memiliki suara dan menjadi aktor yang setara dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan berkelanjutan.
Konselor Menteri untuk Pemerintahan dan Pembangunan Manusia untuk Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Kirsten Bishop, menyatakan bahwa Australia telah menetapkan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial sebagai prioritas pembangunan lintas sektor.
Baca juga: Bappenas: Indeks inklusivitas terhadap kesetaraan gender masih rendah
Baca juga: Perempuan dan anak penyandang disabilitas alami kerentanan berlapis
Pewarta: Indriani
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2022
