Pelabelan diskriminasi, marginalisasi dan kekerasan perempuan masih terjadi
Purwokerto (ANTARA) - Sosiolog dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Dr. Tri Wuryaningsih, M.Si mengatakan bahwa pemerintah harus terus memperkuat strategi pengarusutamaan gender di berbagai lini sebagai bagian dari program pembangunan nasional.

"Strategi pengarusutamaan gender diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FISIP Unsoed tersebut mengatakan strategi pengarusutamaan gender dapat diperkuat melalui kebijakan dan program yang memperhatikan berbagai aspek termasuk permasalahan kaum perempuan dan laki-laki dalam seluruh pembangunan di berbagai sektor.

"Hal tersebut merupakan bagian penting dari program pembangunan yang responsif gender," katanya.

Baca juga: Kesenjangan keterampilan masih terjadi di Indonesia

Baca juga: Presidensi G20 Indonesia diharapkan turut dorong kesetaraan gender


Dia menambahkan yang dimaksud dengan pembangunan yang responsif gender,  yakni harus memastikan bahwa laki-laki dan perempuan dapat memiliki akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama.

"Untuk itu, strategi ini sangat penting guna mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil dan efektif oleh seluruh penduduk, baik kaum perempuan, laki-laki, anak perempuan maupun anak laki-laki," katanya.

Perempuan yang akrab disapa Triwur itu juga menjelaskan, peringatan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Maret merupakan momentum yang tepat untuk memperkuat strategi pengarusutamaan gender.

Terlebih lagi tema Hari Perempuan Internasional atau "International Womens Day" adalah #BreakTheBias yang mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung program kesetaraan gender.

"Tema tersebut dapat diartikan bahwa hingga saat ini persoalan bias gender masih berlangsung di tengah masyarakat. Sehingga pelabelan negatif, diskriminasi, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan masih terjadi," katanya.

Oleh karena itu, pemerintah, kata dia, perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai program kesetaraan gender guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat.

"Selain itu, perempuan harus memiliki kesadaran kritis dan bergerak secara kolektif serta sistemik guna meminimalisir berbagai ketidakadilan," katanya.

Baca juga: Tingkat melek huruf perempuan penyandang disabilitas hanya 44,5 persen

Baca juga: Hari Perempuan Internasional berdayakan perempuan demi kesetaraan

 

Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2022