Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika mengajak pengurus Ikatan Pranata Humas Indonesia untuk ikut menyebarkan informasi tentang Presidensi G20 Indonesia.

"Tugas kita sudah menanti di depan mata, agenda nasional Presidensi G20 Indonesia akan menjadi fokus kita pada tahun ini, selain isu-isu lain yang menjadi tugas kita di instansi masing-masing," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kominfo, Usman Kansong saat pelantikan pengurus Iprahumas 2022-2024, dikutip dari siaran pers, Jumat.

Usman berpendapat sudah saatnya Iprahumas menunjukkan kiprah dalam mengembangkan dan menyukseskan agenda komunikasi publik. Penyelenggaraan komunikasi publik memiliki nilai strategis agar memenuhi kebutuhan publik akan informasi untuk mendukung pembangunan nasional.

Pada era digital, komunikasi publik dipandang sebagai sektor yang vital. Iprahumas dalam hal ini menjadi mitra strategis dalam menyukseskan program nasional pemerintah.

"Humas pemerintah harus berusaha keras tidak hanya untuk mendiseminasi informasi program dan capaian pemerintah. Tetapi juga melakukan edukasi publik agar sigap mengikuti dinamika perubahan yang terjadi, karena pemerintah tidak dapat berlari sendiri tanpa memperhatikan publik yang dilayani," kata Usman.

Kebijakan pemerintah tidak efektif tanpa penerimaan publik. Humas pemerintah memiliki tanggung jawab soal penerimaan publik ini.

"Kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi salah satu indikator kesuksesan pemerintah dalam melayani publik yang berimplikasi sebagai penanda keberhasilan suatu bangsa. Untuk itu, kredibilitas Pemerintah perlu dibangun secara holistik," kata Usman.

Komunikasi publik tidak hanya untuk mempromosikan kegiatan pemerintah, tapi, juga untuk menjangkau publik agar mereka bisa berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Dirjen Usman juga melihat pranata humas semakin memahami data agar program komunikasi yang disusun memiliki landasan yang kuat dan tujuan semakin efektif. Dia juga mengharapkan humas pemerintah terlibat dalam pengambilan kebijakan atau program sehingga bisa memahami latar belakang suatu kebijakan.

Pranata humas, dengan keterlibatan itu, bisa melakukan mitigasi isu yang bisa menimbulkan krisis komunikasi.

Baca juga: Kominfo: Investasi Rp32,1 triliun untuk maksimalkan pengembangan TIK

Baca juga: Kominfo: Humas pemerintah harus sigap mitigasi isu

Baca juga: Kominfo buka forum DEWG minggu depan

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2022