Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa 55 persen dari kuota peserta didik di satuan pendidikan di bawah naungan kementerian tersebut diberikan kepada anak-anak pelaku utama sektor kelautan dan perikanan.

"Di tahun 2022, sebanyak 55 persen kuota peserta didik diisi oleh anak-anak pelaku utama kelautan dan perikanan, seperti nelayan, pembudi daya ikan, pengolah dan pemasar ikan, serta petambak garam, yang dibiayai negara," kata Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) I Nyoman Radiarta, dalam rilis di Jakarta, Kamis.

Selain itu, ujar dia, setiap tahunnya pula, pihaknya akan meningkatkan kuota peserta didik untuk anak pelaku utama di sektor kelautan dan perikanan tersebut.

Ia juga mengemukakan, satuan pendidikan yang dimiliki KKP merupakan pendidikan formal tingkat menengah dan tinggi berbasis vokasi melalui pendekatan teaching factory, yang memasukkan dunia usaha dan industri ke dalam kampus, dengan porsi praktik 70 persen dan teori 30 persen.

"Hal ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam rapat terbatas tanggal 4 Agustus 2021, di mana pemerintah diminta untuk meningkatkan kapasitas serta mutu pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menyiapkan SDM unggul sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha," paparnya.

Untuk itu, masih menurut Nyoman, pihaknya berharap keterwakilan setiap daerah ada pada satuan pendidikan kelautan dan perikanan, karena lulusan satuan pendidikan ini nantinya tidak hanya menjadi tenaga kerja profesional di dunia industri, tapi juga diarahkan menjadi wirausaha yang mampu melanjutkan keberlangsungan dunia usaha kelautan dan perikanan di Indonesia.

Nyoman menegaskan, KKP terus berupaya meningkatkan pengembangan kompetensi SDM melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi masyarakat pelaku utama atau usaha di sektor kelautan dan perikanan guna mewujudkan optimalisasi pembangunan kelautan dan perikanan.

Selain itu, BRSDM disebut juga terus berperan aktif dalam mendukung terwujudnya tiga program prioritas yang dicanangkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, khususnya dalam hal peningkatan kompetensi SDM kelautan dan perikanan, baik itu melalui pendidikan, pelatihan, hingga penyuluhan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pendidikan adalah kunci dalam menghadapi globalisasi. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM dengan meningkatkan kualitas belajar mengajar di satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan mendorong pula agar kegiatan pelatihan dan penyuluhan lebih rutin dilaksanakan ke masyarakat, guna meningkatkan keahlian untuk menambah penghasilan.

Sebagai informasi, satuan pendidikan KKP tersebar di berbagai daerah di Indonesia, yaitu 1 Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Kampus Jakarta, Bogor, dan Serang); 9 Politeknik KP di Pangandaran, Karawang, Sidoarjo, Bitung, Sorong, Kupang, Bone, Dumai, dan Jembrana; 1 Akademi Komunitas di Wakatobi; serta 9 Sekolah Usaha Perikanan Menengah di Aceh, Tegal, Lampung, Pariaman, Pontianak, Bone, Ambon, Sorong, dan Kupang.

Baca juga: KKP-MA rekrut calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan tahun 2022

Baca juga: KKP: Perizinan usaha budi daya perikanan Indonesia ikuti panduan FAO

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022