DEWG, bagian dari Sherpa Track, mendalami isu transformasi digital yang diangkat dalam Presidensi G20 Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang menjadi pengampu forum ini, menjabarkan transformasi digital ke dalam tiga isu utama, sesuai dengan tema Presidensi G20 Indonesia yaitu "Recover Together, Recover Stronger".
Pertama, konektivitas dan pemulihan pascapandemi. Isu ini berangkat dari ekonomi digital yang mampu membantu pemulihan akibat pandemi dan perlu ada perencanaan strategis untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi digital, salah satunya melalui peningkatan konektivitas digital.
Konektivitas yang akan dibahas pada forum ini tidak melulu soal internet, namun, juga tentang manusia, bagaimana mereka mendapatkan manfaat dari pembangunan infrastruktur digital.
Isu kedua adalah kecakapan dan literasi digital, Indonesia menyiapkan G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy. Tujuannya, mempersiapkan masyarakat agar memiliki kemampuan yang bisa mendorong ekonomi digital.
Buku panduan ini berisi kerangka kerja untuk mengukur literasi dan keterampilan digital. Negara anggota G20 akan bisa mengadakan penilaian kualitatif dan kuantitatif tingkat literasi digital masyarakat mereka.
Isu prioritas terakhir dalam forum DEWG adalah arus data lintas negara. Zaman digital ditambah pandemi membuat peredaran data semakin tinggi. Forum ini ingin membahas bagaimana data bisa digunakan secara efektif.
Menteri Kominfo Johnny G. Plate, saat pembukaan DEWG pada Selasa (15/3) mengatakan ketiga isu prioritas DEWG merupakan prasyarat utama dalam transformasi digital, termasuk untuk ekonomi digital.
Baca juga: Menkominfo: Presidensi G20 momentum tentukan arah ekonomi digital
Keterlibatan industri
Sebelum pembukaan DEWG, Kominfo bertemu dengan para pemangku kepentingan industri digital, termasuk asosiasi yang ada di industri tersebut.
Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif Angga saat dikonfirmasi ANTARA membenarkan pertemuan para pelaku industri digital di Indonesia dengan kementerian pada awal bulan ini.
Pada pertemuan tersebut, APJII menyampaikan masukan bahwa strategi jangkauan di atas kualitas (coverage over quality) dapat diterapkan untuk mengatasi kesenjangan akses digital (digital divide), yang saat ini menjadi tantangan utama di Indonesia.
"Ketika ditanya apakah kita harus mengedepankan konektivitas atau kualitas, konsep kami adalah jangkauan di atas kualitas. Bukan berarti kualitas tidak penting, tapi, saat ini bagaimana masyarakat mendapatkan layanan internet lebih dulu," kata Arif.
APJII menyoroti masih banyak desa dan kelurahan yang belum mendapatkan layanan internet (blankspot), yang menurut data Kominfo total terdapat 10.826 desa blankspot.
Isu pemerataan konektivitas digital di Indonesia bukan perkara mudah lantaran memiliki bentang alam yang terdiri dari kepulauan dan banyak pegunungan. Kondisi geografis ini menjadi alasan utama mengapa masih ada lokasi yang belum mendapatkan sinyal seluler.
Ketika lokasi tersebut sudah terjangkau internet, secara bertahap operator bisa memperbaiki kualitas jaringan. APJII merekomendasikan pemerintah memberikan relaksasi perizinan agar bisa mempercepat pembangunan infrastruktur yang penting. Dengan relaksasi perizinan, penyedia layanan internet akan bisa menjangkau lebih banyak titik yang belum mendapatkan internet.
Sementara untuk wilayah yang sudah memiliki akses internet, pemerintah diharapkan bisa mempercepat prosedur perizinan untuk meningkatkan penyedia jaringan alternatif.
Jadwal DEWG
Sherpa Track Presidensi G20 Indonesia Digital Economy Working Group secara resmi dibuka pekan lalu oleh Menteri Kominfo Johnny G. Plate.
Presidensi G20 Italia pada 2021 sepakat meningkatkan Digital Economy Task Force menjadi Digital Economy Working Group. Dengan demikian, DEWG bertugas mengadakan pembahasan ekonomi lintas sektor untuk mewujudkan ekosistem yang inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan.
Tema besar DEWG adalah "Achieving a Resilient Recovery: Working Together for A More Inclusive, Empowering and Sustainable Digital Transformation", pembahasan dalam forum ini akan mencerminkan karakteristik transformasi digital yaitu inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan.
Karakter inklusif menggambarkan transformasi digital bisa diakses dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Sementara memberdayakan berarti gagasan transformasi digital bisa memberdayakan seluruh masyarakat.
Karakter berkelanjutan mencerminkan harapan transformasi digital bisa terus memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development goals).
Setelah resmi dibuka pada 15 Maret lalu, Kementerian Kominfo akan mengadakan pertemuan perdana DEWG pada 29-30 Maret di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pemerintah merencanakan empat pertemuan DEWG selama Presidensi G20 Indonesia.
Pertemuan kedua akan berlangsung di Yogyakarta pada 17-18 Mei, yang akan diadakan secara hibrida. Pada periode ini, Kominfo juga akan menyelenggarakan acara pendukung DEWG bertema kecakapan dan literasi digital, sesuai dengan isu prioritas forum internasional ini.
DEWG ketiga akan berupa pertemuan tatap muka di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada 20-21 Juli. Selain sidang utama, terdapat juga acara pendukung tentang arus data lintas negara, juga diambil dari isu prioritas DEWG lainnya.
Pertemuan DEWG terakhir dijadwalkan berlangsung di Bali pada 29-30 Agustus, juga berupa pertemuan tatap muka langsung.
Setelah melalui empat sidang, hasil pembahasan yang disepakati dalam DEWG akan diajukan ke Digital Economy Minister's Meeting, pertemuan tingkat menteri negara anggota G20.
Acara puncak Presidensi G20 Indonesia berupa Konferensi Tingkat Tinggi, pertemuan para pemimpin negara, yang diadakan di Bali pada 15-16 November.
Baca juga: Digital Economy Working Group G20 didorong buat 'deliverables' konkret
Baca juga: Menlu: Transformasi digital penting untuk pemulihan ekonomi
Baca juga: Menkominfo: DEWG G20 jadi ajang etalase kemajuan digital Indonesia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2022
