"Yang penting para pengambil kebijakan di daerah ini mengerti kondisi dan dinamikanya masyarakat sehingga memiliki cukup ketrampilan untuk mengelola perbedaan," kata Pariela di Ambon, Selasa.
Menurutnya bentrokan antarkampung dapat dengan mudah diselesaikan karena ada pranata tradisional seperti hubungan "Pela dan Gandong" yang berfungsi untuk menyelesaikan persoalan yang muncul.
"Dalam realitas masyarakat moderen, pranata-pranata itu memang ada tapi tidak berfungsi secara baik, mungkin karena aktivitas serta kesibukan lain sehingga tidak cukup fokus untuk mengelola perbedaan yang dalam masyarakat,"ujarnya.
Pariela menilai bentrokan yang teradi 11 September 2011 itu merupakan sisa-sisa peninggalan konflik 1999 yang masih menggunakan simbol-simbol agama, meskipun bentrokan itu sendiri bukanlah konflik agama.
"Ini yang harus diluruskan bahwa peristiwa 11 September bukan konflik agama," kata Pariela.
Menurut Kepala Laboratorium Sosiolog Unpatti Ambon ini, untuk mengelola perbedaan maka diperlukan ketrampilan yang baik melaui kebijakan-kebijakan publik maupun peran aktif para tokoh masyarakat.
Ia mengatakan pranata hidup masyarakat Maluku tidak mengenal mayorkrasi atau tirani minoritas maupun istilah mayoritas menekan minoritas.
Dengan demikian menurut Pariela, kebersamaan menjadi point penting, karena semua orang berkedudukan sama dalam hukum sesuai amanat UUD 1945, artinya tidak ada perbedaan dan tidak boleh ada pendekatan dalam kebijakan apapun dimana kelompok yang kecil dimarjinalkan, diabaikan atau sengaja dilecehkan namun semua diperlakukan sama.
"Saya kira, kalau kebijakan-kebijakan publik, pro keadilan, pro perbedaan, dan pro pemerataan, paling tidak bisa meminimalisasi timbulnya konflik- konflik dalam masyarakat," katanya.
Ia berharap, ke depan pekerja damai di Maluku untuk menelusuri akar masalah dan bukan sekedar mencari pemicu. (IVA/Z002)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
