"Jumlah tersebut tersebar di Kabupaten Belu sebanyak 70.453 orang, Kabupaten Timor Tengah Utara 11.176 orang, Kabupaten Kupang 11.360 orang dan sisanya sekitar 11,447 orang tersebar di kabupaten/kota lain di NTT," kata Menpera Suharso Monoarfa di Kupang, Jumat.
Menpera berada di Kupang dalam rangka rapat koordinasi tahap kedua Program Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Direktif Presiden di NTT.
Menurut dia, dari total 104.436 orang itu, berdasarkan data di Kementrian Perumahan Rakyat RI jumlah warga eks Timtim yang masih tinggal di kamp pengungsian di Timor Barat mencapai 4.762 kepala keluarga atau mencapai 25.000 orang.
Solusinya, kata menteri, adalah telah bersama kementerian terkait telah membangun rumah dan pemukiman kembali bagi warga eks Timtim atau serig disebut warga baru itu sebanyak 20.230 unit rumah masing-masing untuk warga baru di NTT 10.490 unit dan warga lokal setempat sebanyak 9.740 orang.
Dari total rumah yang telah dibangun itu, kata menteri, sekitar 6.070 unit rumah atau sekitar 30 persen dalam kondisi rusak berat dan sekitar 14.160 unit dalam kondisi rusak ringan.
Untuk mengatasi persoalan itu, Kemenpera akan telah memprogramkan pembangunan rumah khusus untuk tahun anggaran 2011-2012 dengan target 9.762 unit dengan realisasi 5.600 unit pada 2011 dan sisanya 4.162 unit akan dibangun 2012.
Sementara rumah swadaya ditargetkan sebanyak 6.070 unit, 2011 dibangun 4.050 unit dan sisanya 2.020 unit dan program peningkatan kualitas swadaya ditargetkan 14.160 unit, 2011 direalisir 1.000 unit dan sisanya 13.160 unit pada 2012.
Untuk kepentingan pembangunan rumah-rumah tersebut, Kemenpera juga telah menargetkan alokasi anggaran mencapai Rp1 triliun dengan realisasi pada 2011 Rp300 miliar dan sisanya Rp700 miliar pada 2012 mendatang.
Menteri berharap program pembangunan rumah-rumah itu harus sesuai peruntukannya atau pemanfaatannya sesuai mereka yang benar-benar membutuhkan, sehingga cepat memenuhi kebutuhan rumah murah namun layak huni bagi warga baru maupun warrga lokal yang ada di NTT.
Untuk maksud tersebut, peruntukannnya dilakukan lewat survei dan pendataan yang mendalam, sehingga sesuai dengan sasarannya.
Ia mengatakan, program ini terbuka dan mendapat dukungan dari Kementerian terkait seperti Kemenko-Kesra lewat program nasional masyarakat (PNPM) Mandiri, Kemen-PU dengan program prasaran jalan dan air bersih, Kemen-ESDM untuk jarngan listrik.
Selain itu, juga termasuk Badan Pertanahan Nasional untuk Kemudahan proses sertifikasi tanah, Kementerian Koperasi dan UKM untuk kepenttingan pemberdayaan ekonomi masyarakat, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Nasional untuk program keserasian sosial dan lainnya.
(ANT-084/A035)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
