"Penyusunan RUU intelijen harus didukung seluruh pihak untuk mengembalikan intelijen sebagai lembaga negara yang profesional, independen dan transparan," katanya kepada wartawan di Surabaya, Sabtu.
Kunjungannya ke "Kota Pahlawan" dalam rangka bedah buku berjudul "Hegemoni Rezim Intelijen, Sisi Gelap Peradilan Kasus Komando Jihad" di FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.
Menurut dia, saat ini bukan perkara segera atau tidaknya RUU disahkan, namun DPR harus melibatkan rakyat dan beberapa pihak untuk melihat draf atau isi RUU. Ia meminta agar draf yang sudah disusun dipublikasikan melalui media.
"Dengan melihat langsung draf yang ada, rakyat mulai dari kalangan akademisi bisa melakukan kajian, apakah RUU yang disusun sudah sesuai dengan kebutuhan intelijen dan tidak melanggar HAM. Beri waktu kepada rakyat untuk memberi masukan dan menilai RUU Intelijen," tukas dia.
"Tanpa dipublikasikan, akademisi bisa meminta draf akhir ke Komisi I DPR RI sekaligus meminta waktu selama sebulan untuk mempelajarinya," katanya.
Disinggung akan mudahnya intelijen melakukan penyadapan, Busyro tak mempermasalahkannya. Bahkan pihak intelijen perlu diberi kesempatan itu. Namun dengan catatan, harus seizin pengadilan negeri (PN) setempat.
Ia menjelaskan perlunya sikap transparansi dilakukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dengan dalih melindungi keamanan negara.
"Transparansi tersebut bisa dari anggaran yang digunakan, proses serta hasil `follow up` setelah dilakukan penyadapan," kata dosen hukum di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta tersebut.
Sementara itu, buku yang dibedah dalam kesempatan tersebut merupakan disertasinya untuk tugas akhir program doktor di Universitas Islam Indonesia (UII).
Bersama dosen Fakultas Hukum Unair, Soeparto Wijoyo dan dosen Fisip Unair Priyatmoko, Busyro mengupas mulai dari skenario politik dan peran intelijen dalam komando jihad hingga proses peradilan yang sesat.
Busyro mengungkap ada hubungan yang erat antara komando jihad dengan dunia intelejen yang digawangi Ali Moertopo, komandan operasi khusus.
(ANT-165/E011)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
