"Oleh karena itu, perlu terus dilakukan pengembangan kemampuan pekerja dan angkatan kerja dalam mengadopsi alat, proses, dan prosedur baru agar siap menghadapi revolusi industri 4.0," kata Syarif dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 2022 dengan tema Transformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional di Jakarta, Selasa.
Perpustakaan harus membuka peluang untuk bersinergi dengan perubahan. Untuk itu, perpustakaan dituntut untuk memiliki pembangunan kapasitas, rancangan dan interaktif, serta perubahan pola pikir.
Baca juga: Perpusnas sajikan literasi mengenai Indonesia pada Presidensi G20
Baca juga: Perpusnas sebut jumlah tenaga perpustakaan masih kurang
Konsolidasi dan koordinasi antar-pemangku kepentingan di bidang perpustakaan secara intensif harus dilakukan, sinergi antara pusat dan daerah agar ekosistem digital dapat segera diwujudkan
Menurut dia, transformasi perpustakaan diperlukan untuk mewujudkan ekosistem digital nasional yang merupakan upaya dalam menyiasati keterbatasan buku cetak terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T), sehingga diharapkan mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam menjangkau masyarakat.
"Kalau kita cerdas, bisa sejahtera. Kalau kita sehat dan sejahtera, NKRI bisa utuh selamanya. Kalau kita cerdas, sejahtera dan kuat, kita akan menjadi bagian dari percaturan global," kata Syarif Bando.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan perkembangan teknologi yang cepat di era revolusi industri 4.0 turut mempengaruhi kehidupan manusia pada segala aspek, termasuk aspek literasi. Penguasaan literasi yang baik akan membantu manusia secara personal dan komunal dalam menghadapi dunia virtual yang semakin hari semakin rumit dan cerdas.
Baca juga: Bappenas sebut literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan
Baca juga: Perkembangan internet belum mampu pacu pertumbuhan literasi keuangan
"Di era revolusi industri 4.0, masyarakat dituntut untuk tidak hanya menguasai literasi lama (membaca, menulis dan matematika), tetapi juga memiliki literasi baru atau yang disebut literasi inklusi sosial, yang mencakup literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia," kata Huda
Dengan sumber daya yang ada (kondisi perpustakaan saat ini), dan keterbatasan anggaran, Komisi X DPR selalu memberikan dorongan terhadap Perpusnas untuk menyusun program-program terobosan yang menjadi pemimpin dalam peningkatan literasi.
"Komisi X DPR mengimbau semua pihak untuk mendukung program literasi, mengingat program ini berkaitan dengan perubahan perilaku membaca. Dengan kata lain, literasi ini merupakan program yang membutuhkan kolaborasi dan sikap gotong-royong dari semua pihak, seperti pemda, komunitas literasi, dan masyarakat," kata Huda.
Pewarta: Indriani
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2022
