"Siapa pun yang nantinya menjadi gubernur yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka hendaknya bisa melakukan evaluasi SPKD. Ini juga merupakan komitmen bersama dalam melakukan reformasi birokrasi di daerah kita,"kata Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulbar, H.Andi Natsir Nawawi di Mamuju, Rabu.
Menurutnya, evaluasi penempatan pejabat dalam lingkup pemprov Sulbar sangat penting untuk dilakukan karena selama ini banyak pejabat yang mendapatkan porsi jabatan tak sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.
"Pemerintahan gubernur Anwar Adnan Saleh pada periode 2006-2011 sangat lemah sehingga berdampak buruk capain program pada sejumlah SKPD. Makanya, jika pasangan calon gubernur, Anwar Adnan Saleh - Aladin S Mengga "AAS" yang dilantik menjadi gubernur periode 2011-2016, maka kami dari Demokrat selaku parpol pengusung meminta dilakukan reshufle,"katanya.
Ia mengatakan, evaluasi ini untuk menindaklanjuti banyaknya SKPD yang dinilai lemah dalam melaksanakan program kegiatamn sehingga berdampak banyaknya program yang tidak jalan.
"Saya tidak perlu menyebut SKPD mana yang harus dilakukan evaluasi. Yang terpenting, gubernur terpilih nantinya agar menempatkan pejabat sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya,"tutur Natsir.
Natsir yang juga wakil ketua DPRD Sulbar ini menyampaikan, gubernur terpilih tida boleh asal-asalan menempatkan pejabat atau dilakukan berdasarkan politik "Balas Jasa" pasca pilgub berlangsung.
"Saya rasa politik "Balas Jasa" dikesempangkin dahulu untuk kepentingan daerah Sulbar yang lebih baik," katanya.
Ia menghendaki, provinsi Sulbar yang usianya masih belia perlu didorong dengan menempatkan pejabat sesuai dengan keahliannya. (ACO)
NNNN
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
