Dalam membangun ekonomi hijau, kita ingin memastikan ekonomi yang berkelanjutanJakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan riset untuk memperkuat ketahanan pangan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai masukan dalam penyusunan rencana induk pembangunan IKN tersebut.
"BRIN mulai mempersiapkan tentang kajian-kajian ibu kota negara untuk penyusunan masterplan ibu kota negara baru," kata Pelaksana Tugas Direktur Pembangunan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam dan Ketenaganukliran Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN Muhammad Abdul Kholiq dalam keterangan tertulis yang diakses ANTARA di laman resmi BRIN di Jakarta, Kamis.
Ia menuturkan beberapa kajian penting untuk IKN, yakni terkait dengan ketahanan pangan di IKN baru, industri pangan dan pengolahan hasil pertanian di kawasan pendukung IKN itu.
"Target output dari Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terpumpun) Bidang Pangan dan Pertanian ini diharapkan dapat menghasilkan satu policy paper, satu policy brief/memo, dua karya tulis ilmiah internasional, dan satu karya tulis ilmiah nasional," ujarnya.
Kholiq mengatakan BRIN bertugas memberikan rekomendasi penyusunan perencanaan kebijakan pembangunan nasional atau pendukung utama dalam kebijakan berbasis sains.
Baca juga: Kemenko Marves dukung Kaltara jadi pemasok utama pangan di IKN
Khusus untuk bidang pangan dan pertanian, BRIN berupaya untuk membangun ekonomi hijau melalui "pertanian pintar" (smart farming) dan ekonomi sirkular untuk sektor pangan dan pertanian.
"Dalam membangun ekonomi hijau, kita ingin memastikan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, ekonomi rendah karbon, energi baru terbarukan dan ketenaganukliran," ujarnya.
Melalui ekonomi sirkular, BRIN berupaya mengurangi ekstraksi sumber daya alam dan memanfaatkan limbah atau sampah menjadi putaran ekonomi baru.
Koordinator Pangan dan Pertanian Direktorat Pangan dan Pertanian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Noor Avianto mengatakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, ada dua prioritas bidang pangan dan pertanian.
Sebanyak dua prioritas tersebut adalah program peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan serta program peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi.
Baca juga: Tim Gubernur Kaltim harapkan peran UKM dalam pembangunan IKN
Ia menuturkan dukungan BRIN penting dalam agenda modernisasi dan digitalisasi pertanian, serta inovasi teknologi dalam praktik budi daya pertanian yang sesuai dengan daerahnya dan lahan dalam meningkatkan produktivitas pangan.
Noor mengatakan penguatan substansi pangan dan pertanian membutuhkan hasil riset dan inovasi, antara lain untuk melakukan resiliensi bencana dan pengelolaan lahan, benih tahan iklim, pupuk, pakan, dan pestisida.
Hasil riset dan inovasi tersebut juga penting untuk mendukung pertanian presisi dan rendah karbon, pengolahan pangan dan pangan olahan, produk turunan dari pangan serta social engineering petani dan kelembagaan petani.
"Ini penting untuk mendorong produktivitas dari sisi teknologi. Kita juga ingin mendorong petani milenial bisa masuk dengan teknologi dan nantinya bisa menggantikan tenaga kerja yang saat ini kuantitasnya menurun," ujarnya.
Baca juga: Presiden Jokowi peringatkan perubahan iklim ancam ketahanan pangan
Baca juga: Wapres mengingatkan ketahanan pangan sangat vital bagi setiap negara
Baca juga: Peran BUMN penting untuk dukung agenda ketahanan pangan G20
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2022
