"Apalagi hanya satu atau dua menteri dari PKS yang diberhentikan," kata Umam saat dihubungi di Jakarta, Kamis malam.
Dalam Kabinet Indonesia Bersatu II terdapat empat menteri dari PKS yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Segaf Aljufri, Menteri Pertanian Suswono, dan Menristek Suharna Surapranata.
Umam yang juga anggota Komisi II DPR RI itu mengatakan, konstitusi menjamin hak prerogatif presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri.
"Adalah hak seorang presiden yang dijamin oleh konstitusi untuk mengangkat dan memberhentikan menteri," katanya.
Dalam sistem presidensial, lanjutnya, presiden tidak pada posisi ditawar atau menawar partai politik manapun untuk mengangkat, tidak mengangkat, atau memberhentikan menteri.
Oleh karena itu, kata Umam, melampau batas-batas kewajaran dalam berbangsa dan bernegara jika ada partai politik yang marah, apalagi sampai mengancam, jika kadernya yang menjadi menteri diberhentikan.
"Tidak pantas kalau PKS mengancam mau mengeluarkan menterinya dari kabinet," kata mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia itu.
Dikatakannya, Partai Demokrat sangat memahami jika Presiden SBY terpaksa membebastugaskan semua menteri dari PKS.
"Itu merupakan buah dari pohon yang telah ditanam PKS selama dua tahun ini," kata Umam. (S024/J006)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
