Dalam pidato kebijakan disampaikan usai pelantikan kabinet hasil perombakan di Istana Negara di Jakarta, Rabu, Presiden menyatakan sinergi antara kebijakan pusat dan daerah adalah kunci keberhasilan pengurangan kemiskinan di Indonesia.
"Kalau begitu caranya, program pengurangan kemiskinan di pusat karena diperkuat, diperlebar, diperluas, oleh daerah, hasilnya pasti akan jauh lebih baik," ujarnya.
Kepala Negara mencontohkan program jaminan kesehatan masyarakat di tingkat pusat bisa disertai dengan program jaminan kesehatan daerah. Sedangkan di bidang pendidikan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat bisa diiringi dengan kebijakan sejenis yang berasal dari anggaran daerah.
"Dalam banyak hal apa yang kita lakukan belum cukup, oleh karena itu harus ada program khusus yang sudah dijalankan dan harus ditingkatkan di waktu mendatang," katanya.
Presiden dalam pidatonya mengakui saat ini anggaran untuk mengurangi kemiskinan masih tercecer di banyak pos kementerian dan lembaga.
Untuk itu, Kepala Negara mengatakan akan melakukan penertiban sehingga penggunaan anggaran untuk pengurangan kemiskinan lebih fokus dan terarah.
Selama tiga tahun ke depan, Presiden mengatakan, program pengurangan kemiskinan akan melibatkan kaum intelektual muda yang menganggur guna mengembangkan semangat wirusaha.
Presiden untuk itu menugaskan Menteri Perekonomian pada tingkat pusat dan juga para kepala daerah untuk benar-benar menjalankan program khusus penurunan kemiskinan dengan cara penciptaan lapangan pekerjaan melalui pengalokasian anggaran yang tepat.
Selama tiga tahun ke depan, Presiden menyatakan, pemerintah juga masih berfokus pada ketahanan pangan dan energi yang telah menjadi titik perhatian selama dua tahun terakhir.
"Khusus pangan, saya instruksikan kepada jajaran pemerintah untuk menjalankan dan mensukseskan program surplus beras 10 juta ton pada 2014. Semua harus kreatif dan aktif, pangan harus cukup dan tepat," ujarnya.
Untuk itu, menurut dia, laporan dan pendataan tentang produksi pangan harus akurat, bantuan untuk petani harus nyata dan tepat, dan diperlukan pembangunan infrastruktur serta pembangunan fasilitas transportasi dan distribusi yang mendukung peningkatan produksi pangan.
Presiden dalam pidatonya menyatakan akan meminta laporan setiap enam bulan kepada seluruh menteri yang terkait dengan program surplus beras 10 juta ton. Para Gubernur dan Bupati yang berhubungan dengan program itu juga akan dimintai laporan secara rutin oleh Presiden.
Sedangkan untuk ketahahan energi, Kepala Negara memberikan perhatian khusus pada upaya peningkatan produksi minyak dan gas, energi listrik, dan juga energi terbarukan seperti panas bumi.
Dalam pidatonya, Presiden mengatakan, salah satu hambatan dari pengembangan energi panas bumi justru datang dari daerah yang mengeluarkan aturan yang tidak sepatutnya.
(D013/Z002)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
