"Banyak organisasi internasional dan sejumlah negara yang ingin membantu demokratisasi politik di Libya. Namun mereka harus netral, saya garis bawahi `harus netral`, tidak menyangkut kepentingan bagi kelompok maupun negara tertentu," kata Evita kepada ANTARA, Jumat.
Evita mengingatkan sejumlah negara yang memberikan bantuan keamanan di Libya jangan sampai mempengaruhi politik di Libya.
"Jangan ada campur tangan asing yang berkepentingan bagi sekelompok organisasi maupun negara tertentu. Jangan sampai terjadi pendirian negara boneka oleh negara asing," tegas Evita.
Menurut Evita, pemerintah peralihan di Libya diharapkan segera mengadakan pemilihan umum yang bebas dan terbuka untuk memilih pemimpin negara di Afrika Utara tersebut setelah pemimpin selama 42 tahun, Muamar Gaddafi tewas pada Kamis (20/10).
"Program pertama yang harus dilakukan oleh pemerintahan di Libya yang berdemokrasi adalah pemilu. Hal itu harus dilakukan tanpa ada paksaan dan harus demokratis, bukan melalui kediktatoran," ujar Evita.
Ia menambahkan pemerintahan Libya yang dahulu dikenal dengan "One Man Show" karena parlemennya yang tidak berfungsi, pada masa depan dapat menjadi negara yang berdaulat dengan mendirikan kelengkapan negara.
Menurut dia, Perserikatan Bangsa-Bangsa harus berperan secara netral dalam mendirikan demokrasi dan membantu perjuangan rakyat dalam pemerintahan Libya yang baru.
Meski mendukung perkembangan demokrasi di Libya, Evita menyayangkan cara pengakhiran kepemimpinan Gaddafi yang diperkirakan tewas ditembak.
"Kita menyayangkan cara pengakhirannya, sebaiknya kan bisa melalui pengadilan internasional," ujar Evita.
Dia menjelaskan sejumlah pemimpin negara yang bergejolak lain dikawasan tersebut dapat belajar dari demokrasi Indonesia.
"Reformasi di Indonesia sebenarnya bisa menjadi contoh bagi negara-negara yang tengah mengalami gejolak politik, karena pemimpinnya dahulu sadar untuk turun dari jabatannya," kata Evita.
(SDP-12/Z003)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
