Simpang Empat,- (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat hingga saat ini masih melakukan pendataan final kerusakan akibat gempa 6,1 magnitudo karena banyaknya data yang bermasalah.

"Tim masih melakukan finalisasi data. Untuk kerusakan berat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, rusak sedang dari Provinsi dan rusak ringan dari pemerintah kabupaten," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pasaman Barat Azhar di Simpang Empat, Senin.

Ia mengatakan keterlambatan data final itu karena pihaknya sedang memvalidasi data yang bermasalah.

Diantaranya banyak ditemukan data korban yang Nomor Induk Kependudukan (NIK) berbeda dengan dengan nama pemilih rumah yang dilaporkan saat dilakukan pendataan beberapa waktu lalu.

"Terlaporkan nama yang menyewa rumah sehingga berbeda dengan nama pemilik rumah. Sehingga validasi terus dilakukan," ujarnya.

Selain melakukan validasi data, pihaknya juga sedang mencari aturannya mengenai penyediaan hunian sementara bagi korban gempa.

Baca juga: BPBD Agam turunkan tim data kerusakan dampak gempa

Baca juga: BNPB gandeng perguruan tinggi data rumah terdampak gempa Sumbar


"Bagaimana mekanismenya sedang dicarikan aturannya. Sehingga penyaluran hunian sementara dapat cepat dilakukan," ujarnya.

Menurut dia prioritas rusak berat untuk hunian sementara berdasarkan data dampak gempa 554 unit.

"Sedangkan data terakhir 1.417 unit hunian sementara diperlukan. Hunian sementara diarahkan ke donatur sedangkan Pemkab fokus penanganan rumah rusak ringan," ujarnya.

Dari data sementara Pemkab Pasaman Barat pada 4 April 2022 gempa yang melanda Pasaman Barat mengakibatkan kerusakan pada pemukiman 4.716 unit dengan rusak ringan 2.206 unit, rusak sedang 1.089 unit dan rusak berat 1.418 unit.

Fasilitas pendidikan 131 unit dengan rusak sedang 97, rusak ringan 17 dan rusak berat 17 unit. Fasilitas kesehatan 17 unit dengan rusak sedang delapan unit, rusak sedang empat unit dan rusak berat lima unit.

Kerusakan fasilitas ibadah 50 unit dengan rusak sedang 19, rusak sedang sembilan dan rusak berat 22 unit. Infrastruktur 35 dengan rusak ringan lima, rusak sedang delapan dan rusak berat 22 unit serta fasilitas pemerintah 64 dengan rusak ringan 48, rusak sedang 14 dan rusak berat dua unit. 

Baca juga: Sumbar upayakan pengungsi korban gempa Pasaman dapat huntara

Baca juga: PMI bantu pembangunan 400 unit huntara bagi korban gempa Sumbar

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2022