Makassar (ANTARA) - Pakar Epidemiologi asal Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan Prof Ridwan Amiruddin mengemukakan bahwa pendekatan gugus dengan sistem klaster penting diterapkan di masa pandemi untuk wilayah kepulauan, khususnya di Sulawesi Selatan.

Salah satunya pada wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) maupun Kabupaten Selayar.

Menurut Prof Ridwan pada virtual zoom di Makassar, Senin, tidak semua pelayanan kesehatan harus dilakukan di ibu kota kabupaten sehingga harus dilakukan pendekatan gugus, yakni menghadirkan pusat rujukan kesehatan pada pulau dengan padat penduduk.

"Harus ada pusat rujukan, memetakan pulau yang padat menjadi tempat pusat layanan sehingga jika ada yang sakit maka tidak semua harus ke kabupaten tapi ditangani terlebih dahulu lewat pusat rujukan di pulau," ujarnya.

Baca juga: Biddokkes Polda Sulsel galakkan vaksinasi di masjid selama Ramadhan

Baca juga: Dinkes Sulsel sebut stok vaksin booster aman menjelang mudik lebaran


Meski demikian, kebijakan lokalitas ini tidak bisa menjadi rujukan untuk diterapkan pada daerah yang memiliki wilayah terpencil, ataupun Indonesia secara umum selaku negara kepulauan. Sebab harus mempertimbangkan kondisi geografis dan karakter masyarakat masing-masing wilayah.

Prof Ridwan mengakui bahwa terjadi ketimpangan wilayah terhadap intervensi penanganan pandemi COVID-19, khususnya pada wilayah terpencil.

"Semakin ke Timur, maka cakupan vaksinasi semakin minim, dan tentu ini dipengaruhi dengan berbagai hal, seperti SDM dan fasilitas pendukung yakni rumah sakit," ujarnya.

Konsultan COVID-19 Sulsel ini menyebut semakin ke timur Indonesia, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga semakin rendah. Terbukti dengan pemerataan SDM seperti dokter yang minim di wilayah Timur.

Alhasil, pada wilayah Papua atau bagian Timur Indonesia hanya 27 persen yang bisa mengakses rumah sakit. Hal ini dipengaruhi oleh akses, jarak ekonomi, persoalan reformasi kesehatan hingga berat ringannya suatu penyakit.

"Semakin pinggir (daerah) maka cakupan vaksin semakin rendah, padahal Kejadian Luar Biasa (KLB) cenderung ada sepanjang tahun," ujarnya.

Maka dari itu, Prof Ridwan merekomendasikan beberapa perbaikan untuk menambal ketimpangan wilayah tersebut. Mulai dari memperkuat SDM Kesehatan yakni kualifikasi, sebaran dan kuantitas melalui program terobosan (short cut), pendidikan singkat untuk warga lokal.

Selain itu, meningkatkan ketersediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara merata di seluruh wilayah serta meningkatkan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dasar.*

Baca juga: Kemenag Sulsel sosialisasikan fatwa vaksinasi tak batalkan puasa

Baca juga: Kadinkes Sulsel akui sulit memvaksinasi kelompok lansia

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2022