Jakarta (ANTARA News) - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustopa, mengatakan, kritikan yang disampaikan oleh sekelompok masyarakat dan tokoh lintas agama kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus bersifat konstruktif.

"Kalau selama kritikan yang sifatnya konstruktif, buat kita tak masalah. Tapi kalau kritikannya bersifat destruktif, apalagi mengarah kepada penggulingan, itu diluar koridor konstitusi dan kita sudah punya mekanisme lima tahunan," kata Saan kepada ANTARA News.

Menurut Saan, wacana untuk mengggulingkan pemerintahan melalui hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat sangat tidak relevan dan tidak sesuai dengan konstitusi yang dianut Indonesia.

"Terlalu jauhlah kalau LSM dan tokoh lintas agama berpikir seperti itu (menggulingkan pemerintah). Mereka tidak berpijak pada realitas. Yang pasti akan bertentangan dengan konstitusi kita," kata Sekretaris fraksi Partai Demokrat itu.

Tidak realitisnya keinginan itu dengan berbagai alasan yang dikemukan oleh LSM dan tokoh lintas agama tersebut bisa dilihat dari hasil survei seperti Jaringan Survei Indonesia (JSI). Dimana hasil surveinya adalah bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan masih sangat tinggi, diatas 50 persen.

"Misalnya, survei JSI kan masih diatas 50 persen terhadap SBY, tingkat kepuasan rakyat kepada pemerintah masih tinggi seperti kesehatan, infrastruktur dan pendidikan masih diatas 60 persen. Itu menunjukkan bahwa  dan rakyat masih percaya pada SBY," ujar dia.

Sementara untuk masalah hukum, LSM dan tokoh lintas agama hanya melihat kasus-kasus aktual saja sehingga dengan mudah mengatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap hukum sangat rendah.

"Kalau soal hukum, kan dipengaruhi dengan kasus-kasus aktual. Tapi mereka tidak melihat pada proses pembangunan sistem hukumnya. Apakah dari segi pelembagaan, penguatan UU-nya," kata Saan.
(Zul)

Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2011