Sosok singkat Anggota KPU dan Bawaslu yang dilantik Presiden Jokowi

Jakarta (ANTARA) -

Presiden Joko Widodo telah melantik Anggota KPU dan Bawaslu untuk masa jabatan 2022-2027 pada Selasa 12 April 2022 di Istana Negara, Jakarta.

2 Pemilihan Umum (KPU), dan Keputusan Presiden RI Nomor 34P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Nama-nama yang dilantik sebagai Anggota KPU yakni Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy’ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik

August Mellaz.

Sementara, lima orang Anggota Bawaslu yang dilantik yakni Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, Herwyn Jefler Hielsa Malonda.

Sosok-sosok yang menjadi Anggota KPU maupun Bawaslu terdapat nama petahana namun juga ada wajah baru. Meski wajah baru, mereka bukanlah baru di bidang kepemiluan.

Anggota KPU

Betty Epsilon Idroos

Betty Epsilon Idroos merupakan satu-satunya perempuan dari tujuh anggota KPU periode jabatan 2022-2027 yang dilantik presiden pada Selasa.

Betty bukan baru di kepemiluan, perempuan kelahiran Medan tersebut sudah menjadi konsultan media massa dan mobilisasi sosial KPU RI pada 2009 lalu.

Kemudian, Betty masih bersentuhan dengan kepemiluan dengan menjadi Tim asistensi Komisi II DPR untuk Panja Mafia Pemilu dan RUU Partai Politik, penyelenggara pemilu dan pemilu DPR, DPD dan DPRD pada kurun 2009-2013.

Pada 2013, Betty terpilih menjadi Anggota KPU DKI Jakarta periode sejak 2013, karier Betty terus menanjak hingga terpilih menjadi Ketua KPU DKI Jakarta.

Baca juga: Hasyim Asy'ari resmi jadi Ketua KPU periode 2022-2027

Hasyim Asy’ari

Sosok Hasyim Asy’ari menjadi satu-satunya petahana yang kembali terpilih untuk periode jabatan 2022-2027.

Hasyim merupakan Anggota KPU Republik Indonesia periode 2017-2022. Dia juga merupakan Anggota KPU RI pergantian antar waktu periode 29 Agustus 2016-11 April 2017.

Pria kelahiran 49 tahun silam itu juga dicatat sebagai dosen pada Bagian Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang sejak 1998 sampai sekarang.

Dia juga memiliki karier sebagai dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang sejak 2013 sampai sekarang. Kemudian Dosen pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (UNDIP).

Hasyim juga tercatat sebagai dosen pada Program Studi Doktor Ilmu Sosial, Konsentrasi Kajian Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip), Universitas Diponegoro (UNDIP).

Lebih lanjut, Dosen pada Program Doktor Ilmu Kepolisian, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Lembaga Pendidikan dan Latihan Kepolisian Republik Indonesia (Lemdiklatpolri).

Baca juga: Presiden minta KPU-Bawaslu tancap gas persiapkan Pemilu 2024

Mochammad Afifuddin

Mochammad Afifuddin juga bukan nama baru di kepemiluan. Sejak 2017, ia terpilih sebagai anggota Bawaslu RI dan membidangi divisi pengawasan dan sosialisasi.

Beragam upaya pencegahan potensi pelanggaran pemilu, pengawasan tahapan pemilu, sosialisasi kebijakan Bawaslu, serta mempererat hubungan antar lembaga menjadi tugas utamanya.

Jauh sebelum itu, pada tahun 2011 ia sudah fokus lewat JPPR melakukan advokasi hak penyandang disabilitas dalam pemilu dalam program Generel Election for Disability Access(AGENDA) dan menjadi program manajer di program tersebut.

Tahun 2013-2015, dia diberi mandat menjadi Kornas JPPR dan selanjutnya, periode 2015-2017 menjadi salah satu anggota Dewan Pengarah JPPR.

Dia juga sempat menjadi pengajar tidak tetap di jurusan ilmu politik, Fisip UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat itu selain aktif di JPPR juga mengajar mata kuliah komunikasi politik di program studi ilmu politik, FISIP UIN Jakarta.

Parsadaan Harahap

Parsadaan Harahap sudah terlibat kepemiluan sejak 2003. Dia pernah menjadi Anggota KPU Provinsi Bengkulu Periode 2003-2008, Anggota KPU Provinsi Bengkulu 2008-2012, Ketua KPU Provinsi Bengkulu 2011-2012 dan terakhir Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Periode 2012-2022.

Sebelum menjabat penyelenggara pemilu, Parsa juga pernah menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi Bengkulu 2001-2005.

Kemudian, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat KNPI 2005-2008, Ketua Dewan Pengurus KNPI 2008-2011 dan Presidium MW KAHMI Provinsi Bengkulu Priode 2016-2021.

Pria kelahiran 1972 tersebut bisa dikatakan bukan orang baru dalam kepemiluan, sebelum dilantik sebagai Anggota KPU RI pada Selasa 12 April 2022, dia dicatat sudah berkiprah 19 tahun sebagai penyelenggara pemilu.

Baca juga: Presiden minta KPU tekankan pendidikan politik sambut Pemilu 2024

Yulianto Sudrajat

Yulianto Sudrajat juga sudah lama berkecimpung sebagai penyelenggara pemilu sebelum dilantik menjadi Anggota KPU Republik Indonesia.

Dia memulai karier sebagai Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo pada 2008-2013. Kemudian Yulianto terpilih kembali menjadi Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo untuk periode keduanya.

Kariernya menanjak menjadi Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah pada 2017. Kemudian dia terpilih sebagai Ketua KPU Jawa Tengah.

Sebelum terlibat di kepemiluan, Yulianto pernah menjadi wartawan Radar Jember 2001 dan Deputy Branch Manager PT Tiga Serangkai Surakarta pada kurun 2003-2007.

Idham Holik

Idham Holik mulai menjadi penyelenggara pemilu pada 2003 sebagai Anggota KPU Bekasi. Ia menjabat sebagai Anggota KPU Bekasi sampai 2018.

Bahkan, Idham Holik dipercaya menjabat Ketua KPU Bekasi dari 2013 hingga 2018. Sampai sebelum dilantik menjadi Anggota KPU RI, Idham Holik menjabat sebagai Anggota KPU Jawa Barat.

Selain itu dia pun menjadi Anggota Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Provinsi di Indonesia untuk periode 2021-2022.

Baca juga: KSP minta KPU dan Bawaslu segera mitigasi masalah Pemilu 2024

August Mellaz

August Mellaz juga sudah lama terlibat di kepemiluan. Dia menjadi Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi. Selain aktif pada organisasi kepemiluan dia juga ikut terlibat membantu pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP untuk penelitian maupun kajian kepemiluan.

Dia memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan isu-isu kepemiluan, baik itu dalam bentuk artikel, jurnal, maupun menjadi pembicara dalam berbagai ruang diskusi publik.

Anggota Bawaslu

Kemudian, lima sosok Anggota Bawaslu yang dilantik presiden yakni Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, Herwyn Jefler Hielsa Malonda juga merupakan orang-orang yang sudah terlibat di kepemiluan.

Lolly Suhenty

Perempuan kelahiran Cianjur, Jawa Barat itu merupakan aktivis perempuan yang fokus menyuarakan isu perempuan, kesetaraan, antikorupsi, serta partisipasi. Ibu tiga anak ini juga dikenal sebagai aktifis muda Nahdlatul Ulama (NU).

Sebelum terjun ke bidang kepemiluan, Lolly pernah menjadi tenaga ahli Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI. Lolly juga aktif di berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan.

Dia pernah menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Kaukus Perempuan Parlemen RI. Dia juga sempat mengemban jabatan sebagai Sekretaris Eksekutif Kaukus Perempuan DPD RI, hingga aktif di Divisi Advokasi Kebijakan Publik Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia.

Pengalaman di bidang kepemiluan, Lolly pernah menjadi Timsel Calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota Se-DKI Jakarta (2016), Timsel Calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota (Mentawai, Kampar, Musi Banyuasin, Mesuji, Bekasi, Jepara, Batang, Tapin, Kupang, Bau- Bau dan Sampang, 2010 dan 2012).

Pada 2018, dia terpilih menjadi anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023. Lolly mengampu Divisi Hubungan Masyarakat.

Baca juga: Anggota Bawaslu siap awasi tahapan Pemilu 2024 seusai resmi dilantik

Puadi

Puadi mulai di dunia kepemiluan saat menjadi Panwaslu Kota Jakarta Barat 2012-2014 dan dia juga pernah menjadi TPD dan DKPP Provinsi DKI Jakarta.

Kemudian, Puadi dipercaya menjadi Anggota Bawaslu DKI Jakarta. Saat menjadi Anggota Bawaslu DKI Jakarta dia turut aktif dalam melakukan kerja pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2018 yang menjadi perhatian nasional.

Setahun kemudian, turut aktif menjadi penyelenggara pemilu yang berupaya menampilkan keadilan dengan mengawasi tiap tahapan Pemilu 2019 sebagai pemilu serentak untuk kali pertama yang menggabungkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif.

Puadi pun menjadi tim pemeriksa daerah (TPD) yang menjaga kode etik penyelenggara pemilu sebagai bagian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di daerah.

Rahmat Bagja

Pria kelahiran Medan pada 1980 merupakan petahana yang terpilih kembali manjadi Anggota Bawaslu periode 2022-2027. Bagja bahkan pada 2022-2027 ini dipercaya sebagai Ketua Bawaslu.

Sebelum menjadi Anggota Bawaslu 2017-2022, Bagja dicatat menjadi Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia dan Tenaga Ahli MKD DPR RI.

Saat mahasiswa pun ia aktif dalam gerakan mahasiswa untuk era reformasi. Pada pertengahan 2003, ia pernah menjadi Peneliti Junior pada Pusat Konstitusi Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, dan diawasi oleh Prof Jimly Ashshiddiqie dengan keterlibatan pada proyek penelitian dari MPR RI untuk melakukan analisis terhadap produk hukum MPR.

Bagja juga memiliki perhatian yang besar terhadap isu-isu demokrasi, konstitusi, good governance, dan hak asasi manusia.

Baca juga: Perludem: KPU/Bawaslu harus mampu urai kompleksitas menjadi sederhana

Totok Hariyono

Dirinya bukan orang asing bagi penyelenggara pemilu di Jawa Timur, sebab sebelum terpilih menjadi Anggota Bawaslu RI Periode 2022-2027, Totok menjabat sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Ia bertugas memimpin divisi penyelesaian sengketa. Tak hanya itu, Totok memang sudah lama di bidang kepemiluan. Terhitung pada 2005, ia pernah menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pilkada Kabupaten Malang, Jatim.

Berlanjut pada tahun 2008 ia menjadi Panwaslu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jatim. Lalu, selama 2009-2014, Totok menjabat sebagai Anggota KPU Kabupaten Malang.

Herwyn Jefler Hielsa Malonda

Dunia kepemiluan bagi Herwyn bukanlah hal yang baru, ia memiliki sejumlah pengalaman yang telah ditempuh. Pada 2003-2004 Herwyn menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Minahasa, kemudian pada 2005-2008 menjadi Ketua Panwaslu Minahasa.

Kariernya dalam dunia kepemiluan pun semakin menanjak dengan terpilihnya menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa selama 2008-2012, lalu pada 2012 Herwyn terpilih menjadi Ketua Bawaslu Sulut.