“Kami meminta harus ada kebijakan dan aksi konkret tentang vaksin halal,” kata anggota Panja Vaksin Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati dalam Rapat Panja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan selama ini pemerintah terkesan hanya basa-basi dan menjawab keinginan masyarakat hanya normatif.
Baca juga: Panja Vaksin DPR pertanyakan kemampuan Bio Farma produksi vaksin halal
“Jawabannya hanya basa-basi, berputar-putar, dan hanya normatif, kita minta harus segera dijawab agar bisa menjawab keinginan masyarakat,” kata anggota Fraksi PKS itu.
Hal senada disampaikan anggota Panja Vaksin dari Fraksi PAN Saleh Daulay yang heran terhadap pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI karena sampai saat ini tidak menjawab permintaan masyarakat untuk menyediakan vaksin halal.
Padahal, menurutnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah membolehkan adanya vaksin pada bulan Ramadhan.
Baca juga: Panja Vaksin: Pemerintah berkewajiban sediakan vaksin booster halal
Baca juga: Anggota DPR: Panja vaksin fokus bahas vaksin halal
“Padahal pada bulan Ramadhan ini, MUI sudah pasang badan. Tapi sampai saat ini masalah vaksin halal tidak dijawab,” katanya.
Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah segera menjawab stok vaksin halal saat ini.
Melihat respons pemerintah yang tidak serius menjawab desakan masyarakat, anggota Panja dari Fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago mengancam pemerintah akan menaikkan status panja ini menjadi pansus.
"Saya dari tadi bilang, kalau jawabannya masih tidak jelas kita akan naikkan ke pansus,” kata Irma.
Pewarta: Fauzi
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2022
