“Bantuan yang diberikan oleh pemerintah seperti BLT bagi pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan sudah tepat. Bantuan ini dapat menopang bagi mereka yang secara daya beli tergerus, karena kenaikan harga barang dan biaya logistik,” ujar Banjaran dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Ahad.
Selain itu, pemerintah perlu memperhatikan masyarakat yang rapuh dengan kenaikan harga barang. Kelompok masyarakat yang sensitif dengan kenaikan harga barang. “Selain BLT, juga perlu dilakukan operasi pasar seperti sembako murah. Ini tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga swasta,” ucapnya.
Baca juga: Airlangga: Realisasi pertumbuhan ekonomi hasil intervensi pemerintah
Sementara itu, lanjut dia, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok yang ada di pasaran. Inflasi yang terjadi saat ini, masih dalam kondisi wajar dan tidak buruk.
“Inflasi yang sedikit naik membuat perputaran uang lebih banyak di masyarakat menandakan daya beli yang naik dan tentunya mendorong ekonomi lebih menggeliat di tataran bawah. Kami proyeksikan tingkat inflasi dalam negeri akan berada di level tiga persen sepanjang kuartal dua 2022. Level ini masih wajar. Hal itu dipengaruhi oleh pergerakan kenaikan harga pangan di bulan Ramadhan hingga adanya tahun ajaran baru sekolah dan penyelenggaraan kegiatan internasional," katanya.
Ekonom INDEF, Rusli Abdulah menyebut konflik geopolitik di Eropa antara Rusia dan Ukraina, tak hanya mendorong penaikan komoditas utama. Namun, juga mengatrol harga pangan dunia. Sehingga, mencapai indeks tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
Organisasi pangan dunia di bawah PBB, Fppd and Agriculture Organization (FAO) mencatat indeks harga makanan mencapai 155,9. Indeks harga daging menembus 112, indeks produk olahan susu mencapai 142, indeks harga sereal 166,5, indeks harga minyak 243,2 dan indeks harga gula 115,4. Hal itu, menurutnya, akan mengatrol harga-harga kebutuhan pokok di Tanah Air.
Rusli menilai kebijakan pemerintah saat ini cukup mampu menahan tekanan global akibat inflasi. Seperti masifnya vaksinasi yang berbuah pelonggaran kebijakan PPKM yang dinilai akan mendorong aktivitas ekonomi.
Baca juga: Perry: ekonomi syariah kurangi gangguan nilai tukar
Baca juga: BI tegaskan tidak ada intervensi pemerintah
“Selain itu, pemerintah sudah menyiapkan bantalan sosial. Saya pikir ini akan menopang ekonomi di bawah. Oleh karena itu, saya optimistis dengan perbaikan ekonomi Indonesia. Kita harus optimistis dong,” kata Rusli.
Rusli menyebut total bantalan sosial itu mencapai Rp47,3 triliun di luar Program Keluarga Harapan (PKH). Jika dirinci dari jumlah tersebut, Rp6,5 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng, Rp8,8 triliun untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) serta Rp32 triliun BLT dana desa di luar penerima BSU dan BLT minyak goreng dan diperkirakan menjadi game changer dalam menghadapi tekanan ekonomi.
Pewarta: Indriani
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2022
