"Salah satu pilar dari demokrasi adalah birokrasi yang tidak terinfeksi oleh politik praktis, birokrasi yang bebas dari `money politic` (politik uang)," kata Wapres Boediono dalam sambutannya pada regional public sector conference di Istana Wapres, Jakarta, Selasa.
Menurut Wapres, salah satu dukungan dalam menegakan pilar tersebut adalah adanya pengelolaan sektor publik yang akuntabel dan terbuka. "Governance (tata kelola yang baik) di publik sektor sangat-sangat penting karena disitulah kuncinya," katanya.
Wapres mengatakan, saat ini Indonesia masih dalam tahap konsolidasi demokrasi sehingga dibutuhkan usaha untuk terus memperkokoh pilar-pilar demokrasi. Apalagi menurut dia, ada pilar-pilar demokrasi yang dalam perkembangannya belum tepat.
Dia juga mengatakan bahwa demokrasi saat ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, namun tetap harus ditata sehingga dapat tumbuh kokoh di masa depan. Ia mengingatkan, eksperimen demokrasi pertama pada 1950`an yang dibiarkan tanpa ditata, pada akhirnya gagal dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.
Biaya kegagalan demokrasi tersebut, menurut Wapres, amat mahal. Untuk itu, Wapres mengharapkan seluruh kompoenen bangsa berkomitmen dalam menata dan menegakan eksperimen demokrasi kali ini.
"Oleh sebab itu tugas kita semua, dari profesi apapun kalau kita cinta pada bangsa ini untuk menata bersama-sama demokrasi yang sedang kita tumbuhkan ini," kata Wapres.
Wapres menambahkan, komitmen demokrasi salah satunya adalah dengan tunduk terhadap aturan main bersama yang yang telah disepakati. Tanpa adanya kesepakatan dan ketundukan terhadap aturan main, akan membuat demokrasi menuju pada kegagalan.
"Demokrasi tidak lain adalah aturan main, namanya keren tetapi sebenarnya adalah aturan main yang kita sepakati bersama, kita tunduk bersama dan kita ikuti bersama, dan itulah kunci dari demokrasi, aturan main, kalau sudah melanggara aturan main sendiri ya demokrasi tidak terkonsolidasi," kata Wapres.
(T.M041/D011)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
