"Situasi masyarakat yang patriarki, diperparah dengan terbatasnya sumber keuangan dan rendahnya kontrol perempuan untuk memilih pelayanan kesehatan dan menggunakan uang untuk kesehatan dirinya sendiri maupun anak-anaknya karena masih bergantung kepada suami bahkan keluarga lainnya seperti orang tua. Kurangnya dukungan suami atau keluarga pada kesehatan ibu masih terjadi terutama di wilayah-wilayah terpencil," katanya melalui siaran pers di Jakarta, Jumat.
Faktor ini, menurut dia, membuat perempuan tidak memiliki kekuatan membuat keputusan yang berhubungan dengan reproduksi mereka, termasuk terkait dengan kehamilan dan persalinan.
Baca juga: Menteri PPPA dorong kesetaraan perempuan di militer
Faktor lain seperti pendarahan di tengah macet jalan yang rusak, kemiskinan, kurangnya pengetahuan kebutuhan dasar ibu hamil, kurang pengetahuan pentingnya pemeriksaan rutin selama kehamilan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selama kehamilan juga menjadi penyebab kehamilan yang kurang baik dan berisiko besar terjadinya ibu hamil meninggal.
"Perkawinan anak juga menjadi faktor penyebab. Dampak perkawinan anak bagi perempuan tidak sederhana karena rentan menimbulkan persoalan kesehatan reproduksi yang belum siap hingga risiko kematian," tambah Bintang.
Tingginya angka kematian ibu dipengaruhi berbagai faktor yang sarat dengan isu gender sehingga angka AKI dijadikan salah satu penyumbang tingkat kesetaraan gender yang diukur dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG).
Dalam rangka penurunan AKI, Kemen PPPA terlibat dalam program Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan Suami Siaga (Siap Antar Jaga).
Selain itu, terlibat dalam kampanye global HeforShe, yaitu peningkatan keterlibatan laki-laki dalam mendampingi, memberdayakan serta bersama-sama secara setara dengan perempuan menurunkan AKI tersebut.
Untuk mendukung hal tersebut, Kemen PPPA pada 2018 telah menyusun Pedoman Peningkatan Peran Laki-laki dalam Menurunkan Angka Kematian Ibu dengan Pendekatan HeforShe.
Baca juga: Men PPPA: Kepemimpinan perempuan ciptakan lingkungan kerja inklusif
Baca juga: Menteri PPPA : Kartini masa kini harus mandiri, berdaya dan setara
Baca juga: Perempuan & anak korban kekerasan seksual alami dampak lebih besar
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2022
