DPRD DKI soroti rekomendasi atas LKPJ 2021

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menyoroti sejumlah hal pada rekomendasi yang diberikan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi berharap seluruh rekomendasi yang diberikan dari lima komisi di DPRD dapat menjadi landasan perbaikan kinerja seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Kami mengharapkan rekomendasi ini bisa memperoleh perhatian eksekutif, guna menjadi bahan perbaikan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan," ujar Suhaimi dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.

Suhaimi juga menjelaskan seluruh rekomendasi LKPJ telah melalui pembahasan di setiap komisi sesuai bidang tugas dan dimatangkan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) dan Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) bersama seluruh Pimpinan komisi beserta Eksekutif dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 20 ayat 2 dijelaskan bahwa DPRD menyampaikan hasil pembahasan LKPJ dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan penyusunan perencanaan dan penyusunan anggaran tahun berjalan dan tahun berikutnya serta penyusunan terhadap kebijakan strategis kepala daerah.

Baca juga: 73 kegiatan dalam APBD DKI 2022 dirasionalkan

Rekomendasi dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo. Dalam rekomendasi bidang pemerintahan, DPRD DKI meminta kepada pemprov untuk melakukan percepatan pendaftaran dan persertifikasian aset untuk mencegah penyalahgunaan, terutama pada aset yang tidak terpakai.

"Aset-aset yang tidak dikelola agar bisa ditertibkan dan dipasang plang pemprov sehingga tidak dimanfaatkan dan diserobot pihak lain. Serta segera melakukan digitalisasi aset dengan melengkapi kode batang (barcode), foto, titik kordinat lokasi dengan program keamanan siber yang memadai," kata Anggara.

Lalu untuk bidang perekonomian, DPRD meminta agar seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) segera mengeksekusi Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang telah diberikan sehingga bisa terserap maksimal.

"Tidak ada lagi alasan Direksi BUMD menahan dana yang telah ditransfer oleh BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan semua transferan PMD harus digunakan berdasarkan alokasi yang telah disepakati. Tidak boleh menyimpang apalagi berbeda kegiatan," katanya.

Sedangkan rekomendasi untuk bidang keuangan, DPRD meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI agar menetapkan target pendapatan retribusi daerah lebih realistis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

"Sebab realisasi target pendapatan retribusi daerah Tahun Anggaran 2021 sangat rendah, yakni kurang dari 50 persen. Retribusi jasa usaha hanya 26,15 persen dan retribusi perizinan tertentu hanya terealisasi 49,20 persen," kata Anggara.

Baca juga: Anggaran sumur resapan telah dihapus di RAPBD DKI 2022

Selanjutnya rekomendasi untuk bidang pembangunan dan lingkungan hidup disarankan agar dilakukan evaluasi terhadap sumur resapan yang dibuat pada tahun 2021 lalu.

"Karena manfaatnya untuk meminimalisir banjir dinilai belum maksimal dan banyak penempatan atau titiknya tidak sesuai dengan kebutuhan," kata Anggara.

Terakhir untuk bidang kesejahteraan rakyat, DPRD merekomendasikan agar pemprov melakukan penguatan sosialisasi dan pembentukan sistem informasi terkait penebusan ijazah.

"Bertujuan agar orang tua yang sedang memproses bantuan penebusan ijazah bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai status pengajuannya," kata Anggara.