Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta semua pihak untuk terus menjaga persatuan dan kebersamaan antar agama dan keyakinan, serta menjalankan kegiatan keagamaan sesuai yang diyakini karena itu dijamin konstitusi.

“Jadi mari kita lindungi semua umat beragama di Indonesia untuk bebas menjalankan amal ibadah, menjalankan kegiatan keagamaan sesuai yang diyakini karena itu dijamin konstitusi dan dijamin oleh agama Islam sendiri,” kata Muhaimin saat silaturahmi kebangsaan bersama tokoh-tokoh Agama Kristen-Katolik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan, kebersamaan dan kekompakan harus terus ditunjukkan di tengah berbagai tantangan bangsa seperti kondisi ekonomi, melambungnya harga-harga kebutuhan pokok, resesi di berbagai tempat, termasuk meningkatnya gini rasio dan kesenjangan sosial.

Menurut dia, bangsa Indonesia bisa kuat karena ditopang oleh berbagai agama sehingga dirinya meminta kader PKB dimanapun berada untuk menjadi garda terdepan dalam melindungi para pemeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Dia menjelaskan, saat ini masih banyak kekhawatiran di berbagai tempat untuk bisa menjalankan ibadah dengan tenang, terutama di wilayah yang terdapat sebuah agama tertentu menjadi minoritas.

“PKB akan terus berusaha keras, berbagai cara untuk terus menjadi kekuatan penopang kebebasan beribadah, dalam menjalankan keimanan. Kami instruksikan kader PKB, para ulama, kiai mendorong kebebasan beribadah, tidak boleh lagi ada hambatan menjalankan ibadah hanya karena kesalahpahaman,” ujarnya.

Muhaimin menilai, kebebasan menjalankan ibadah, selain dilindungi negara, juga sesuai keyakinan yang diajarkan dalam agama Islam.

Dia juga berharap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah agar dihapus karena hanya menambah beban masalah di masyarakat.

“Pemerintah harus bersikap tegas agar agama dan keyakinan masing-masing orang diberikan fasilitas. Pemerintah tidak perlu ragu-ragu lagi dalam melindungi warganya melaksanakan ibadahnya karena Indonesia adalah bangsa yang semakin dewasa,” katanya.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid, anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan, Sekretaris Eksekutif Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Jimmy Sormin, Romo Hans Jeharut, Romo Heri Wibowo, Pendeta Ronny Mandang, Ketua Sinode Kristen Oikumene Hermanus Laelu, Sekretaris Umum Gereja Kristus Rahmani Indonesia George Fakdawer, serta Sekjen Asosiasi Pendeta Indonesia Pendeta Estefanus Balaati.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2022