Dalam media advisory atau laporan untuk media yang diterima ANTARA di Denpasar, Selasa malam, koalisi LSM dalam agenda kerakyatan itu mengangkat tema "Membangun Regionalisme Yang Berdaulat, Bongkar dan Lawan Dominasi Kapitalisme Global".
Koalisi yang didukung puluhan LSM seperti Walhi, Serikat Petani Indonesia (SPI), Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) dan Kiara itu, menjadwalkan serangkaian kegiatan pada 16-18 November 2011, di antaranya merencanakan aksi masa di Lapangan Puputan Renon, Kota Denpasar.
Dalam laporan itu disebutkan bahwa hampir 44 tahun setelah pendiriannya, tantangan ASEAN tetap pada jalinan kerja sama yang benar-benar memberikan manfaat langsung bagi rakyatnya. Saat ini, ASEAN masih sangat jauh dari hal tersebut.
Laju investasi asing dan liberalisasi membuat sektor-sektor yang penting bagi rakyat terseret ke dalam rancangan koridor ekonomi, serta integrasi barang dan jasa pada rantai pasokan global (RPG).
Pertumbuhan perdagangan bebas serta agenda privatisasi yang dibarengi kegagapan ASEAN berdemokrasi, telah berujung pada diskriminasi, pemiskinan dan menjauhkan rakyat dari aksesnya terhadap sumber penghidupan.
Karena itu bertepatan dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) ke-19 dan KTT Asia Timur ke-6 di Bali, gerakan rakyat di Indonesia akan menyikapi isu-isu yang penting di ASEAN sesuai agenda kerakyatan tersebut.
Serangkaian kegiatan dijadwalkan pada Rabu-Jumat (16-18/11) di Aula Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jalan Pulau Bali No.1 Sanglah, Kota Denpasar, dengan pemusatan aksi massa di Lapangan Puputan Renon.
Kegiatannya meliputi stadium general, KTT ASEAN: Apa yang dipertaruhkan dan isu-isu mengenai Asia Timur. ASEAN dan pengaruhnya untuk keamanan regional. Tentang MP3EI dan dampaknya terhadap rakyat Indonesia. Persoalan agraria nasional dan tuntutan petani serta nelayan, selain menyoal perkebunan dan MIFEE.
Kemudian mengenai krisis sumber penghidupan menyoroti sektor FTA dan dampaknya terhadap sektor perikanan, kelautan dan air. Kondisi perburuhan di kawasan ASEAN, buruh Migran dan agenda kapitalisme global di ASEAN, serta pendidikan digerus liberalisasi dan agenda mahasiswa untuk rakyat yang berdaulat.
Tribunal bagi perusahaan penjajah kawasan membahas perusahaan Eropa pelahap air rakyat Indonesia seperti Suez, Nestle, Danone, Coca-Cola/Ades, perusahaan tambang di antaranya Newmont, Freeport, PTTEP Australasia, serta perusahaan pengeruk hasil perikanan dan pertanian (Charoen Pokphand).
Koalisi gerakan rakyat itu juga akan membuat perumusan deklarasi rakyat dan konferensi pers, dengan aksi "Membangun regionalisme yang berdaulat. Bongkar dan lawan dominasi kapitalisme global".
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Gendo Suardana (Walhi Bali) di 0856 3700 677 / wayan.gendosuardana@gmail.com, Mohammed Ikhwan (SPI) 0819 320 99596 / m.ikhwan@gmail.com, Teguh Surya (Walhi) 0811 820 4362 / teguh.surya@gmail.com, Mida Saragih (Kiara) di 0813223 066 73 / ms.mida.saragih@gmail.com dan Hendrik Siregar (Jatam) 08526 91 35520 / beggy@jatam.org.
Pelaksana pertemuan meliputi Serikat Petani Indonesia (SPI), Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Aliansi Petani Indonesia (API), Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Lingkar Studi Aksi untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI), dan Frontier Bali.
Kemudian Pers Kampus Kertha Aksara FH Universitas Udayana, BEM PM Universitas Udayana, Semada Papua, FMN Denpasar, KMHDI, GMKI, GMNI, Walhi, Walhi Bali, KPA Bali, PBHI Bali, LBH Bali, Yayasan Wisnu Bali, Sloka Institute Bali, PPLH Bali, Yakeba, IKON Bali, Limas Bali, Mitra Bali, Komunitas Akar Rumput, Bali Organic Association, Koalisi Anti Utang (KAU), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan Institute for Global Justice (IGJ).
Selain itu Bina Desa, Sawit Watch, Institute for National and Democratic Studies (INDIES), Resistance Alternative to Globalization (RAG), Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KrUHA), Foker LSM Papua, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMA), serta Solidaritas Perempuan (SP). (T007/Z002)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
