Indonesia dorong peningkatan akses energi negara berkembang

Ini adalah tantangan besar bagi dunia serta perlu ditangani secara kolektif oleh semua negara

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan akses energi bagi negara-negara berkembang dalam forum G20 untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat hingga ke level pengguna akhir.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan kerja sama pemangku kepentingan akan menjadi cara tepat dalam mencapai tujuan tersebut dan sejalan dengan penanganan dekarbonisasi sistem energi sebagai salah satu solusi mitigasi perubahan iklim.

"Ini adalah tantangan besar bagi dunia serta perlu ditangani secara kolektif oleh semua negara," kata Rida dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Jumat.

Transisi energi berkelanjutan merupakan salah satu tema dalam presidensi G20 Indonesia yang menekankan pada aksesibilitas energi sebagai prasyarat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terkhusus di pulau-pulau terpencil dan terluar.

Co-Chair ETWG G20 Indonesia Prahoro Yulijanto mengatakan negara-negara berkembang di Afrika dan Asia menjadi pusat lokasi atas keterbatasan akses energi. Bahkan setidaknya ada 14 negara yang menderita tidak memiliki akses listrik dan memasak tanpa polusi.

Belasan negara berkembang itu membutuhkan banyak suntikan modal dengan nilai sebesar 30 sampai 35 miliar dolar AS per tahun untuk penanganan akses listrik dan 5 sampai 7 miliar dolar AS per tahun untuk akses memasak tanpa polusi.

"Total setidaknya kita butuh suntikan investasi 1,4 triliun dolar AS per tahun hingga 2030 untuk dua isu tersebut," kata Prahoro.

Lanskap masalah dan sistem energi yang beragam menjadi tantangan tersendiri bagi negara berkembang dan ekonomi berkembang. Untuk itu, peningkatan dan peluasan akses energi di negara-negara tersebut harus menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan, tantangan, hingga kapasitas wilayah yang ditetapkan.

"Setiap kebijakan, program, dan efektivitas aksi harus dilakukan melalui model bisnis dan instrumen pembiayaan yang inovatif," jelas Prahoro.

Kebutuhan adopsi akan pilihan teknologi yang inovatif juga diperlukan dengan tetap mempertimbangkan pula keragaman sumber energi lokal.

Inovasi teknologi ini harus didukung oleh lingkungan dan iklim bisnis yang lebih baik untuk menciptakan lebih banyak peluang, melibatkan pemangku kepentingan terkait, dan memanfaatkan keunggulan kemitraan publik-swasta.

Pemerintah Indonesia menekankan pencapaian akses energi berkelanjutan harus sejalan dengan pencapaian transisi energi yang adil dan merata. Aspek pemerataan people-centered transitions dapat dipastikan melalui perencanaan program dan implementasi yang terukur dalam memenuhi standar minimum energi modern.

Standar baru itu diharapkan dapat mendukung pasar negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang untuk meningkatkan tingkat pembangunan, mencukupi kebutuhan sosial ekonomi, dan menciptakan peluang ekonomi bermanfaat lainnya untuk pertumbuhan berkelanjutan, termasuk pekerjaan yang layak dan mata pencaharian yang berkualitas.

Prahoro berharap forum G20 memiliki potensi besar untuk menjadi faktor kunci untuk mendorong pencapaian akses energi dalam aksi dekade ini.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang layak dan prospek pasar yang menjanjikan harus dikombinasikan dengan inovasi dalam bisnis, teknologi, dan pembiayaan akan merangsang investasi lebih lanjut dan kemitraan internasional dalam akses energi berkelanjutan.

"Kami berencana untuk memperkuat rekomendasi, praktik, dan pengalaman dalam akses energi berkelanjutan dalam memperkuat hasil utama ETWG G20 di tingkat menteri. Harapannya, kebutuhan ini dapat dipromosikan ke forum pemimpin G20 sebagai bagian integral dari G20 Comprehensive Exit Strategy to Support Recovery," pungkas Prahoro.

Baca juga: Kementerian ESDM ungkap 3 isu prioritas transisi energi di G20
Baca juga: Presidensi G20 Indonesia peluang akselerasi transisi energi Indonesia
Baca juga: G20 punya peran strategis meningkatkan energi terbarukan di Indonesia